Yogyakarta, 15 Februari 2022 - Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, saat ini Indonesia sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur permukiman meliputi ketersediaan layanan akses air minum, sanitasi, pengolahan limbah serta drainase yang terkelola dengan baik, hal tersebut menjadi tugas utama Kementerian PUPR.

Dalam menjalankan peranan tersebut, Sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya adalah para pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan merupakan komponen penting dalam penentuan keberhasilan organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dengan demikian, pengelolaan SDM yang terencana dan terarah mutlak diperlukan, terlebih lagi agar bisa menghadapi tantangan pembangunan saat ini dan ke depan. Sesuai dengan perannya sebagi motor penggerak pembangunan infrastruktur, pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jenjangnya, sehingga benar-benar mampu menggerakkan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur permukiman.

Maka dalam rangka membentuk pejabat fungsional yang profesional dan kompeten di bidang penyehatan lingkungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Pertama Teknik Penyehatan Lingkungan (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan) Angkatan I secara daring di Yogyakarta, Selasa (15/2).

Seperti diketahui, pembangungan infrastruktur permukiman dengan konsep smart living meliputi aspek permukiman layak huni, tahan bencana serta penerapan teknologi dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan konsep tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan permukiman yang layak dan aman serta memberikan manfaat bagi seluruh penduduk guna tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kepala BPSDM PUPR, Khalawi AH, dalam sambutan pembuka pelatihan mengatakan bahwa masih banyak permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini, terutama target SDGs (sustainable development goals) pada sektor lingkungan hidup belum tercapai di air bersih, sanitasi dan perumahan. "ini kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang ini karena perubahan iklim kemudian siklus alam yang sudah berubah ini membutuhkan kecermatan kita dalam menganalisis suatu masalah di lapangan," ungkap Khalawi.

Khalawi menambahkan selain Kementerian PUPR, terdapat instansi daerah yang bergerak di bidang PUPR khususnya bidang permukiman yang memiliki peran penting sesuai kewenangannya di provinsi, kabupaten/kota. Untuk Itu, Khalawi sangat menyambut baik keikutsertaan 30 peserta yang merupakan para pejabat fungsional teknik penyehatan lingkungan yang berasal dari Kementerian PUPR maupun dari Pemerintahan daerah. Diharapkan terselenggaranya pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian para pejabat fungsional teknik lingkungan sehingga memiliki daya saing, berkinerja tinggi dan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya.

Dengan difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta, Pelatihan Fungsional Pertama Teknik Penyehatan Lingkungan (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan) ini akan dilaksanakan hingga 25 Februari mendatang.