Bandung, 23 Oktober 2025 — Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan Webinar Internasional bertajuk “Sustainable Lowland Development in Indonesia to Support Food Sovereignty”, sebagai bagian dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda di bidang pengelolaan sumber daya air. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian PU, Apri Artoto, pada Kamis (23/10).

Dalam sambutannya, Apri menegaskan bahwa pengembangan lahan rawa berkelanjutan merupakan langkah strategis menuju kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki lahan rendah yang sangat luas, sekitar 36 hingga 39 juta hektare, tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Apri. Ia menambahkan, penerapan prinsip agroekologi, inovasi pertanian, dan sistem irigasi modern menjadi kunci dalam menjaga ekosistem rawa agar tetap produktif dan lestari.

Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan Joint Steering Committee (JSC) antara Kementerian PU dan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, yang diatur dalam Memorandum of Understanding on Water Cooperation sejak tahun 2022.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari dalam dan luar negeri, di antaranya:

 • Anggraeni Achmad dan Rifki Maulana (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU)

 • Juari Sutrisno (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)

 • Wicher Boissevain (pakar dari Asian Development Bank dan Pemerintah Belanda)

 • Rahmadi Dadi, Land and Water Development Consultant, sebagai moderator.

Dalam paparannya, Wicher menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi lahan rawa sekitar 33 juta hektare yang belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala teknis, sosial, dan lingkungan. Pemerintah berupaya mengintegrasikan pengelolaan lahan rawa, baik pasang surut (tidal swamp) maupun rawa lebak (backwater swamp) ke dalam strategi ketahanan pangan nasional yang berbasis ilmiah.

“Setiap wilayah memerlukan pendekatan spesifik berdasarkan kondisi tanah, hidrologi, dan sosial-ekonomi. Melalui polderisasi berskala kecil, sistem drainase cerdas, dan partisipasi petani, lahan rawa Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional,” papar Wicher.

Acara ditutup oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis, Doedoeng Zenal Arifin, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, pengelolaan lahan rendah dapat menjadi model pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Webinar ini menjadi momentum untuk memperkuat aksi nyata dalam perumusan kebijakan, penerapan praktik terbaik, serta kerja sama internasional menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berketahanan pangan,” ujarnya.

Webinar yang diikuti oleh 631 peserta ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai pengelolaan lahan rawa terpadu untuk mendukung kedaulatan pangan nasional serta mitigasi perubahan iklim, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan visi Indonesia Emas 2045.