Bandung (9/12) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolly Martina Martief mengatakan, selain pengetahuan tentang tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus memahami kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Jadi pengenalan tentang ke-Litbang-an bidang PUPR sangat penting, karena di lembaga Litbang para CPNS dapat mengenal secara lebih lengkap apa yang harus diketahui, dipelajari, dan dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Pernyataan Lolly tersebut disampaikan saat menutup Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS Formasi 2018 angkatan (Batch) IV di Bandung, Senin (9/12). 

Selanjutnya Lolly mengatakan, tidak semua orang atau pegawai mendapatkan kesempatan yang langka tersebut untuk memperoleh berbagai pengetahuan secara lengkap tentang kewajiban sebagai warganegara, sebagai ASN, sebagai Pejabat Fungsional, dan sebagai warga PUPR dengan berbagai pengetahuan dan keahlian teknisnya. Oleh karena itu sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan Latsar sekaligus untuk mengukur kemajuan atau tingkat pemahaman para CPNS, maka mereka diberikan penilaian dan pengukuran. Pemahaman akan ke-litbang-an tersebut sebagai salah satu bentuk habituasi dalam penguatan kompetensi bidang tugas, dan akan memberikan tambahan penilaian dalam kegiatan Latsar secara keseluruhan. "Tahapan selanjutnya Saudara/i akan menjalani tahapan kerja nyata di unit kerja masing-masing untuk mengimplementasikan semua pelatihan yang telah diberikan oleh para pengajar dan narasumber," ujar Lolly. 

Setelah menjalani kegiatan pengenalan ke-Litbang-an selama 30 hari para CPNS dinilai telah memiliki bekal teknis yang memadai, sehingga diharapkan setelah menjalani masa percobaan dan dinyatakan lulus menjadi PNS mereka dapat segera terjun dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan PUPR dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur. "Saudara/i menjadi lebih siap, mempunyai kesamaan modal awal, baik berupa aspek sikap, mental dan perilaku, yang didapatkan selama masa pembelajaran diri di Diklat Bela Negara selama 13 hari maupun aspek penguatan kompetensi teknis bidang PUPR," tandas Lolly.

Lebih lanjut Lolly berpesan, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, agar visi dan misi ASN kedepan berhasil dengan baik, maka para CPNS diminta untuk tidak melakukan korupsi dan menutup celah terjadinya korupsi. "Hanya ada visi dan misi presiden, kerja cepat, kerja keras dan kerja produktif. Jangan terjebak rutinitas, kerja berorientasi hasil nyata, dan menjamin delivered. Juga selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Harus serius dalam bekerja, kerja tim, hapus peraturan yang menghambat pelayanan pada masyarakat, ciptakan lapangan kerja dan ciptakan alternatif pembiayaan," tutur Lolly mengutip pernyataan Presiden.