Surabaya, 22 Maret 2020 - Meski social distancing tengah diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan melalui konferensi video. Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya, salah satu di antaranya, berhasil dilaksanakan dengan jarak jauh tersebut. 

Salah satu peserta pelatihan, Edy Yulianto, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Jombang, mengaku sempat was-was untuk mengikuti pelatihan di tengah merebaknya wabah Covid-19, namun ternyata ia bisa tenang mengikuti pelatihan, karena pihak panitia telah menyiapkan berbagai keperluan untuk perlindungan diri selama pelatihan dengan baik, seperti masker, sabun, dan handsanitizer. "Jadi kami otomatis tenang dan tidak panik," ujarnya, yang merasa wajib mengikuti pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, karena di Kabupaten Jombang belum ada pelatihan teknis, dan kebetulan juga di tempat dinasnya belum ada pengelola teknis pembangunan bangunan gedung negara. 

Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang merupakan kerjasama BPSDM dengan Ditjen Cipta Karya tersebut dilaksanakan secara offline, pada saat pembukaan, dan selanjutnya secara online melalui konferensi video. 

Diah, salah satu peserta lainnya dari Dinas PUPR Jawa Timur, berpendapat Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sangat penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di tempat dinasnya, khususnya di bidangnya, mengingat pelatihan tersebut sangat jarang diadakan. "Di tempat tugas kami pun saat ini masih sangat minim, hanya sekitar lima orang (yang telah tersertifikasi)," akunya.

Manfaat dari pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara bagi Edy dan Diah, selain dapat menambah wawasan di bidang aturan-aturan, perkembangan, serta aplikasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung negara, juga adanya bonus bagi peserta dengan mendapatkan sertifikat kelulusan.

Pengaturan tempat duduk yang diberi jarak selama pelatihan untuk mencegah penularan Covid-19 dinilai sudah cukup bijak, hanya saja memang harus didukung dengan fasilitas yang memadai. "Tapi saya masih bisa memaklumi, karena perubahan kebijakan ini pastinya diambil dalam waktu singkat dan persiapan yang masih minim. Bagaimanapun kami apresiasi kerja keras panitia yang tetap melaksanakan diklat ini dengan segala keterbatasannya, namun tetap berusaha maksimal", tambahnya.

Soal penerapan e-learning selama pelaksanaan diklat, baik Edy maupun Diah menilai masih kurang efektif, terutama di awal, karena faktor koneksi internet yang putus nyambung, sehingga ada beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber atau pertanyaan dari peserta tidak sepenuhnya dapat sampai atau dimengerti oleh peserta. Diharapkan di lain waktu hal tersebut dapat lebih ditingkatkan kualitasnya. (Ega Pangestu-Datin)