Jakarta, 9 Februari 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Exit Meeting Akreditasi Program di lingkungan BPSDM Kementerian PU pada Senin (9/2). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan menjadi penanda berakhirnya rangkaian proses akreditasi yang telah dilalui BPSDM Kementerian PU.

Exit meeting dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Kementerian PU, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, para pejabat administrator di lingkungan BPSDM PU, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu BPPK, serta Tim Asesor BPPK Kementerian Keuangan.

Forum exit meeting memiliki makna strategis sebagai ruang penyampaian hasil akhir akreditasi secara resmi sekaligus refleksi atas seluruh tahapan proses yang telah dijalani, mulai dari persiapan dokumen, visitasi lapangan, hingga evaluasi komprehensif oleh tim asesor.

Kepala BPSDM Kementerian PU yang diwakili oleh Sekretaris BPSDM, Lina Anggraini, dalam sambutannya menegaskan bahwa akreditasi bukan semata-mata soal capaian nilai atau status kelembagaan.

“Proses akreditasi ini bukan hanya untuk memperoleh nilai tertentu, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin mutu penyelenggaraan program pelatihan. Kami ingin memastikan kurikulum, modul, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi benar-benar selaras dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN,” ujar Lina.

Ia berharap hasil akreditasi yang diperoleh dapat menjadi pemacu semangat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat tata kelola penyelenggaraan pelatihan, serta meningkatkan kualitas layanan pengembangan kompetensi, khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Kepala BPPK Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, Nana Riana, menyampaikan bahwa akreditasi program merupakan instrumen penting dalam membangun ekosistem pembelajaran di kementerian/lembaga (K/L), khususnya di bidang keuangan negara.

“Melalui akreditasi, K/L diharapkan dapat menjadi hub pembelajaran yang mampu menyelenggarakan pengembangan kompetensi secara mandiri. Selain itu, terdapat manfaat tambahan seperti prioritas pembinaan dari BPPK, dukungan tenaga pengajar, pengembangan kompetensi bagi pengajar bidang keuangan negara, pendampingan desain pembelajaran dan bahan ajar, serta akses informasi terkini terkait pemenuhan standar akreditasi,” jelas Nana.

Berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan dalam exit meeting, BPSDM Kementerian PU berhasil meraih Akreditasi Program dengan predikat A dengan masa berlaku selama lima tahun. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara secara desk to desk antara Kepala BPSDM Kementerian PU dan Kepala BPPK Kementerian Keuangan, serta penetapan Surat Keputusan Hasil Penilaian Akhir yang dijadwalkan paling lambat pada 16 Februari 2026.

Capaian akreditasi ini menjadi wujud komitmen BPSDM Kementerian PU dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang keuangan, melalui penyelenggaraan program pelatihan yang terstandar, berkualitas, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memperkuat profesionalisme ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.