Bandung (21/10) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolly Martina Martief, minta agar e-HRD dapat terwujud sebelum 3 Desember 2019. 

E-HRD merupakan program strategis BPSDM yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di BPSDM, sehingga seluruh proses pengembangan SDM dapat tergambar dalam satu aplikasi. Sekretaris BPSDM, K.M. Arsyad, pada acara Forum Group on Discussion (FGD) mengenai Integrasi Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi SDM di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung (21/10) menjelaskan e-HRD merupakan suatu aplikasi yang bisa mewadahi seluruh proses bisnis di BPSDM. 

Ada tiga manfaat yang diperoleh dengan adanya e-HRD, yakni adanya profil pengembangan kompetensi SDM yang menggambarkan portfolio pegawai yang nantinya akan disampaikan ke Badan Talenta Nasional. Dengan adanya e-HRD itu Kementerian PUPR dapat menyampaikan rencana pengembangan lima tahun ke depan. Selain itu, dengan terbangunnya e-HRD tersebut, maka akan ada akuntablitas proses pengembangan SDM. “e-HRD ini harus menjamin updating data, sehingga data harus valid. Jadikan e-HRD ini sistem yang smart”, ujar Arsyad. 

Untuk mempercepat proses penyelesaian e-HRD tersebut Arsyad mengingatkan kepada Pusdiklat SDA dan Konstruksi (Pusat 2) serta Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional (Pusat 4) untuk segera melengkapi katalog kompetensi. Sedangkan kepada Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW (Pusat 3) diminta untuk memverifikasi kembali katalog kompetensi yang sudah ada.

Kepala Bagian Data dan Informasi BPSDM, Lisniari Munthe, menegaskan agar setelah selesainya acara FGD sudah ada keseragaman dalam kode jabatan dan kode kompetensi, sehingga integrasi e-HRD akan dapat berjalan lancar. 

Selanjutnya Lisniari berharap, melalui FGD tersebut diharapkan data-data hasil penilaian kompetensi di e-kompetensi dan skompetensi sudah ter-update dan semua aplikasi di BPSDM sudah menggunakan database yang terhubung dari e-HRD.

FGD yang berlangsung pada 21-22 Oktober tersebut juga dihadiri Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung, Hasto Agoeng Sapoetro, Pejabat Pengawas dan Pelaksana dari Pusdiklat, serta Biro Kepegawaian dan Ortala. (Datin)