Bandung, Rabu (05/04) - Dalam tantangan penyediaan infrastruktur khususnya penyediaan perumahan, backlog hunian, urbanisasi, kawasan kumuh perkotaan, ketersediaan PSU, dan kualitas perumahan masih menjadi isu strategis. Sedangkan total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan anggaran pemerintah yang diperkirakan hanya dapat memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan anggaran. Adanya keterbatasan APBN dalam membiayai pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya funding gap yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan skema KPBU pada sektor Perumahan ini diharapkan dapat menyediakan layanan publik melalui penyediaan infrastruktur perumahan sesuai dengan tingkat layanan yang diperjanjikan dan harus mendapatkan manfaat berupa peningkatan kualitas layanan dan kualitas hidup masyarakat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses/kesempatan ekonomi, serta adanya risk sharing antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. 

Sebagai dukungan dalam penyediaan infrastruktur khususnya bidang perumahan dengan skema KPBU, BPSDM PUPR melalui Bapekom PUPR Wilayah IV Bandung menyelenggarakan Pelatihan KPBU Sektor Perumahan. Pelatihan KPBU Sektor Perumahan ini juga merupakan pelatihan yang dapat ditempuh oleh para Aparatur Sipil Negara bidang perumahan, untuk memenuhi kompetensi teknis. Hal itu sesuai amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 14 April 2023 dengan jumlah jam pelajaran yaitu 46. Pelatihan secara Distance Learning dengan jumlah peserta 39 orang yang berasal dari Kementerian PUPR. Dengan diselenggarakan pelatihan ini diharapkan peserta mampu menerapkan dan menganalisis tahapan penyelenggaraan KPBU sektor perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

“Terdapat beberapa perumahan yang dibangun direncanakan dengan skema KPBU dan sudah dalam status under preparation dan ready to offer dalam PPP Book, diantaranya : Perumahan Cisaranten Bina Harapan, Rusun Karawang Spuur, Rusun Sei Mangke Kabupaten Simalungun TOD Makassar. Adapun beberapa proyek lain yang masih dalam tahap perencanaan dan penyiapan: Perumahan KIPP IKN (Rusun Negara Tahap I), Rusun Daan Mogot Jakarta, Rusun Paldam Bandung, Rusun Desa Besar Medan,”ucap Kepala BPSDM PUPR, Khalawi AH pada sambutannya saat membuka pelatihan secara resmi pada Rabu (05/04).

“Untuk memenuhi hal tersebut diatas, maka BPSDM melakukan pengembangan kompetensi ASN yang bekerja di bidang PUPR baik di tingkat Pusat maupun Daerah, agar menjadi pegawai yang handal di bidangnya masing-masing, untuk itu agar kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja organisasi,”tambah Khalawi AH.