Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP. Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih menjadi tugas yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen (Perpres No.12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa). Maka BPSDM melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 yang dibuka pada Senin (31/7).

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh Adam saat membuka pelatihan menyampaikan,"Peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif."

"Sertifikasi PBJ Level-1 ini menjadi salah satu persyaratan jabatan tersebut sebagai modal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang PBJ secara profesional. Berdasarkan hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dari Unit Organisasi di Kementerian PUPR pada TA 2023, dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi PBJ Level-1 bagi sekitar 968 orang ASN (calon PPK, Pokja, maupun Pejabat Pengadaan). Namun saat ini belum terakomodir seluruhnya karena keterbatasan sumber daya di BPSDM. Oleh karena itu, salah satu solusinya yaitu penyelenggaraan melalui mekanisme kerjasama dengan Unit Organisasi terkait, salah satunya dengan Direktorat Jenderal Perumahan,"tegas Moeh Adam.

Peserta Pelatihan Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level I Tahun 2023 diikuti oleh 32 orang peserta yang berasal dari Unit Organisasi Kementerian PUPR. Pelatihan Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level I dilaksanakan dari Tanggal 31 Juli s.d 03 Agustus 2023 secara Klasikal di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang serta tanggal 04 Agustus 2023 ujian Sertifikasi Secara Klasikal.