Jakarta, 22 Mei 2020 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mentargetkan seluruh pelatihan harus sudah selesai pada Oktober 2020, sehingga perlu percepatan/pemadatan jadwal diklat dalam waktu dekat. Target tersebut disampaikan oleh Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto, melalui konferensi video pada rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Pusdiklat dan Kepala Balai Jakarta, Jumat (22/5).

Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut dilakukan pembahasan dan evaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan BPSDM. Dalam sambutannya Sugiyartanto mengatakan pembahasan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPSDM sangat penting dilakukan agar kedepan semakin baik dan dalam satu arah komando.

Ada beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan dalam rakor tersebut. Pertama, BPSDM melakukan efisiensi dengan melaksanakan diklat secara online, sehingga target Renstra dalam hal pelatihan bisa tercapai. Ke dua, Balai Ujicoba diharapkan tetap dapat mendukung pelaksanaan pelatihan, dan Anggaran Balai Ujicoba setelah terjadi perubahan nomenklatur akan dipindah ke Pusdiklat. Ke tiga, uji kompetensi perlu terus dilakukan, terutama terhadap pejabat administrator dan pengawas yang belum terpetakan. Talent mapping harus terus dilakukan, sehingga semua pegawai dapat terpetakan. Dalam kaitannya dengan percepatan assessment, perlu penambahan assessor, terutama dari unit orgnasisasi. Ke empat, perlu adanya penambahan dalam Surat Edaran Kepala BPSDM PUPR (SE Kaba) tentang pelaksanaan pelatihan online, terkait jumlah peserta dan ketersediaan sarana prasaran yang harus dipenuhi (termasuk jaringan/bandwidht/tenaga IT). Ke lima, perlu realokasi anggaran kegiatan pelatihan yang tidak jadi dilaksanakan menjadi alokasi bagi program pendidikan superspesialis

Arahan Kepala BPSDM. Ke enam, semua pelaksanaan kegiatan selama pandemi tidak menurunkan kualitas. Ke tujuh, kurikulum dalam program pendidikan superspesialis tidak hanya bagus di teori, tetapi juga membumi dengan jumlah SKS yang realistis. Ke delapan, pelatihan sudah selesai semua di bulan Oktober, sehingga perlu percepatan/pemadatan jadwal diklat dalam waktu dekat.

Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya tidak lanjut dan dukungan dari Pusat dan Balai di lingkungan BPSDM PUPR, di antaranya Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja agar mempercepat assesemen bagi administrator dan pengawas, yang rencananya akan dilanjutkan setelah Lebaran, dengan jadwal seminggu dua kali, dengan total 12-13 batch. Selanjutnya Sekretarit BPSDM PUPR dan Pusdiklat agar menyiapkan program pendidikan superspesialis dan mulai melakukan sosialisasi ke Unit Organisasi. Dengan adanya perubahan nomenklatur dan tugas fungsi Pusdiklat dan Balai Diklat menjadi pengembangan kompetensi, maka perlu review terhadap kegiatan 2020 dan perlu perubahan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Selain itu perlu mulai dilakukan perubahan kesatkeran, dalam kaitannya dengan perubahan nomeklatur, seperti perubahan jumlah PPK. Berikutnya Politeknik diminta untuk menyiapkan surat secara tertulis, terkait strategi penambahan jumlah mahasiswa kedepan dan juga penambahan tiga prodi baru pada 2021 yakni air minum dan sanitas, Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jalan, OP Irigasi. Dalam kaitannya dengan penambahan output mahasiswa Politeknik, maka Politeknik PU harus menyiapkan penambahan dosen dan peningkatan sarana dan prasarana. (Datin)