Bandung, 14 September 2020 - Sebagai penanggung jawab bidang Ke-PUPR-an dan juga bertugas dalam penanggulangan banjir berikut infrastrukturnya, Kementerian PUPR harus terus meningkatkan kompetensi aparatur yang bertugas dalam mengatasi masalah dan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Dengan peningkatan kompetensi aparatur penanggung jawab penanggulangan banjir, diharapkan akan bisa meminimalkan kerugian dan kerusakan yang diakibatkan bencana banjir.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman (Pusbangkom SDA dan Perkim) menggelar Pelatihan Penanggulanan Banjir Tahun 2020, kali ini difasilitasi oleh Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah IV Bandung yang diikuti 17 peserta. 

Pada sambutan pembukaan yang dilaksanakan lewat konferensi video, Kepala Pusbangkom SDA dan Perkim, Ruhban Ruzziatno menjelaskan bahwa Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi adalah berlandaskan pada kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya.  

Terkait dengan tema pelatihan, Ruhban juga menyampaikan tentang dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir yang terjadi terhadap infrastruktur atau prasarana publik. 

“Dampak banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu, bahkan terhenti,"ungkap Ruhban. 

Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar untuk mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk yang bersifat struktural seperti pelibatan partisipasi masyarakat lewat aktivitas tanggap darurat untuk menanggulangi masalah banjir. 

Menutup arahannya Ruhban berharap dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta bisa meningkatkan kompetensi teknis dalam penanggulangan banjir, serta wawasan peserta juga dapat bertambah dalam mengembangkan infrastruktur atau sistem, baik yang baru maupun yang sudah ada untuk memaksimalkan upaya penganggulangan banjir.  

(Bapekom IV Bandung)