24 JANUARI 2026

|

10:01 WIB

BPSDM PU PERKUAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

20 Januari 2026  /   BPSDM Kementerian PU       77

Jakarta, 20 Januari 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada Selasa (20/1) di Ruang Rapat Semanggi, Sekretariat BPSDM.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris BPSDM Kementerian PU, Lina Anggraini, yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja institusi kepada masyarakat sekaligus cerminan kredibilitas organisasi.

“Keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud akuntabilitas BPSDM kepada masyarakat. Karena itu, seluruh unit kerja diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik,” ujar Lina.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 95 peserta, terdiri atas 35 peserta luring dan 60 peserta daring dari seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM Kementerian PU. Peserta meliputi Kepala Pusat, Direktur, Kepala Balai, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPSDM.

Adapun fokus kegiatan meliputi evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran PPID, serta dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyegaran bagi petugas PPID yang baru sekaligus penyeragaman pelaksanaan pelayanan publik agar selaras dengan kebijakan dan standar pelayanan di Kementerian PU.

Materi yang disampaikan mencakup kebijakan dan regulasi keterbukaan informasi publik, pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), serta sosialisasi pemenuhan bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Biro Komunikasi Publik, Budi Faizal, bersama Indri Damayanti selaku Ketua Tim Pembinaan Pelayanan Publik dan Putri Puspita selaku Ketua Tim Pembinaan Pelayanan Informasi Publik sebagai narasumber.

Melalui kegiatan ini, BPSDM Kementerian PU mendorong seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik secara profesional, responsif, dan berkelanjutan, guna membangun kepercayaan masyarakat serta mendukung pencapaian predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) A di lingkungan Kementerian PU sebagai bukti nyata peningkatan kinerja pelayanan informasi publik.