Bandung, 20 Oktober 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Tingkat Intermediate di Bandung pada Senin (20/10).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian PU, Apri Artoto, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, serta perwakilan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Dalam sambutannya, Apri menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN di bidang pembiayaan infrastruktur merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan peningkatan kualifikasi, kinerja, dan profesionalisme aparatur negara agar mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.

“Optimalisasi skema KPBU menjadi salah satu target Renstra Kementerian PU 2025–2029. Karena itu, ASN di bidang pembiayaan infrastruktur harus memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang mumpuni agar proyek KPBU dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Apri.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan teknis, tetapi juga investasi strategis dalam menyiapkan SDM unggul dan adaptif yang mampu mengawal pembangunan infrastruktur nasional secara profesional dan akuntabel.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan (funding gap) pembangunan infrastruktur nasional. Berdasarkan RPJMN 2025–2029, kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional mencapai Rp47.573 triliun, sementara kemampuan pendanaan pemerintah dan BUMN baru mencakup Rp6.350 triliun atau sekitar 13,35 persen. Di sektor pekerjaan umum saja, terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp753,11 triliun.

“Kondisi ini menegaskan pentingnya optimalisasi pembiayaan alternatif non-APBN, antara lain melalui skema KPBU dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya,” jelas Rachman.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dari lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Selama enam hari pelatihan, peserta akan mendapatkan pembekalan praktis melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi yang dirancang untuk menajamkan kemampuan teknis dan manajerial pada setiap tahapan pelaksanaan KPBU.

Para narasumber berasal dari berbagai lembaga lintas sektor, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PT PII, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.

Melalui kegiatan ini, BPSDM Kementerian PU memperkuat komitmennya dalam menyiapkan ASN yang visioner, kompeten, dan berintegritas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berdaya saing global.