Yogyakarta, 02 Desember 2021- Infrastruktur yang handal merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Kemajuan infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. BPSDM Kementerian PUPR bersama Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Bidang SDA dan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2022, Kamis (02/12).

Pemerintah telah menyusun program-program prioritas terkait pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Saat ini proses reformasi birokrasi bidang aparatur negara dalam struktur substansi pembangunan nasional menempati ruang yang sangat strategis dan mendapatkan momentum emas (golden opportunity). Hal ini karena pemerintah telah memfokuskan diri pada aspek pembangunan sumber daya manusia. Idealnya, tata birokrasi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan dilaksanakan berdasarkan pada telaah teoritis dan diskursus yang mengarah pada 2 (dua) konsep besar model ideal governance, yakni dynamic governance dan diversity governance.

Dengan pilar-pilar strategisnya meliputi beberapa aspek, yaitu manajemen ASN, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kepala Pusbangkom SDA dan Permukiman Ruhban Ruzziyatno mengatakan,”Dalam upaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia utamanya dengan kondisi tatanan kehidupan baru (new normal), dipandang perlu menguatkan pilar-pilar seperti: profesionalitas SDM ASN, simplifikasi kelembagaan, pelayanan publik yang prima, tatalaksana dan akuntabilitas, serta kebijakan publik berbasis data.”

“Salah satu adaptasi yang dilakukan BPSDM dalam upaya pengembangan kompetensi ASN yakni berupaya untuk mengintegrasikan seluruh bentuk pengembangan kompetensi ASN PUPR sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Goals dari itu semua diharapkan dapat melahirkan ASN unggul yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima, sehingga dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas,”imbuh Ruhban.

Adapun tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi ini antara lain untuk menginformasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi T.A 2021 dan mengkoordinasikan penyiapan Pelatihan Bidang Sumber Daya Air dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 dan menyepakati bersama Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Pusbangkom SDA dan Permukiman serta Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I- IX dan Perguruan Tinggi Negeri Mitra dengan metode blended meeting.