Jayapura, Senin (31/07) - Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu mewujudkan jaminan kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan konstruksi.

BPSDM melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura melaksanakan Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi untuk menanamkan pemahaman lebih mendalam terhadap peraturan-peraturan di bidang konstruksi. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan kontrak kerja konstruksi, dan memahami prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.

Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura menggunakan Pola Distance Learning dari tanggal 31 Juli – 09 Agustus 2023. Pelatihan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Manajemen yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi R.J. Catherine I. Sihombing. 

Dalam sambutannya, Catherine mengungkapkan,“Pembangunan Infrastruktur yang sedang dilaksanakan Pemerintah memerlukan berbagai faktor pendukung untuk memastikannya berjalan dengan lancar. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah tertib penyelenggaraan konstruksi, dimana salah satu indikatornya adalah terlaksananya pelaksanaan jasa konstruksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.” 

Pelatihan diikuti oleh sebanyak 39 orang ASN di lingkungan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR. Tenaga Pengajar pada Pelatihan ini berasal dari Narasumber, Pejabat Struktural, Praktisi dan Widyaiswara BPSDM Kemen PUPR. Kurikulum Pelatihan Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi Pola Distance Learning” sebanyak 50 Jam Pelajaran (JP), yang dilaksanakan dengan metode Distance Learing.