28 AGUSTUS 2025

|

13:57 WIB

22 ORANG IKUTI PELATIHAN FUNGSIONAL CALON ANALIS KEBIJAKAN DI BAPEKOM PUPR V YOGYAKARTA

26 September 2023  /   BPSDM Kementerian PUPR       354

Yogyakarta, 26 September 2023 - Bentuk pelayanan publik yang mendasar adalah ketersediaan infrastruktur yang andal bagi masyarakat. Sebagai instansi yang bertugas dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemanfaatannya. Agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik, BPSDM melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta mengadakan pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan Angkatan III Tahun 2023, Selasa (26/9).


Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo menyampaikan, “Dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tidak terlepas dari peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. Seorang Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam birokrasi. Melalui analisis kebijakan dapat menjadi input pengambilan keputusan sehingga apa yang dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.”


“Keberadaan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan sangatlah penting. Keahlian para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dibutuhkan, mulai proses perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan publik," tegas Widodo.


Pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan Angkatan III (Distance Learning) Tahun 2023 dilaksanakan dari tanggal 26 September s.d. 19 Oktober 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang. Proses belajar mengajar akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Distance Learning secara virtual melalui zoom meeting dengan total 168 jam pelajaran.


Materi pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan Angkatan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Metodologi Kajian / Penelitian; Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping); Analisis Kebijakan Publik; Dokumentasi Saran Kebijakan; Konsep dan Studi Kebijakan Publik; Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan; Advokasi dalam Kebijakan Publik; Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan; Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; Konsultasi Publik.