Jakarta, 3 Maret 2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima audiensi dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bertempat di kantor BPSDM, Jakarta. Audiensi dipimpin Kepala BPSDM, Canka A.S. Putri, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto.

Audiensi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar memenuhi standar internasional. Dengan demikian, peran mereka di luar negeri tidak terbatas pada pekerjaan kasar, tetapi juga mencakup posisi yang lebih terampil, terutama di sektor konstruksi. Salah satu langkah yang dibahas dalam pertemuan ini adalah sertifikasi tenaga kerja konstruksi guna meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kesempatan ini, dipaparkan peta persebaran peluang kerja di luar negeri, termasuk lima negara dengan penempatan tenaga kerja terbanyak sesuai Job Order (JO). Menurut Dwi Setiawan, terdapat dua aspek utama dalam perubahan penempatan tenaga kerja, yaitu peningkatan perlindungan serta optimalisasi potensi devisa. Selain meningkatkan kemampuan bahasa, juga dilakukan identifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja.

Menurut Direktur Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Devriel Sogia, beberapa jabatan tenaga kerja yang banyak dibutuhkan di berbagai negara antara lain: Malaysia: Construction labour; Taiwan: Pembuatan jalan raya dan gedung; Jepang: Building construction dan Korea Selatan: Fitter dan ISCO 08.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang akan diterapkan mencakup perbaikan pemetaan, penyebaran informasi, dan penyesuaian kurikulum serta silabus pendidikan vokasi.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, direncanakan penambahan kurikulum khusus dalam program studi yang mempersiapkan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Kurikulum ini akan mencakup pelatihan bahasa dan keterampilan teknis bagi calon pekerja migran. “Kami akan membentuk tim untuk menstandarisasi seluruh balai vokasi, termasuk milik swasta. Ini mencakup masukan mengenai struktur kurikulum, sertifikasi, serta penyebaran informasi yang lebih luas,” ujar Davriel.

Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin menambahkan bahwa berdasarkan analisisnya, kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Indonesia saat ini mencapai 8,5 juta orang. “Beberapa tahun lalu, saya mencoba menganalisis kebutuhan tenaga kerja konstruksi. Berdasarkan data BPS, jumlahnya sekitar 8,5 juta, tetapi masih perlu dikonfirmasi dengan data lain. Saya juga menghitung bahwa dalam proyek konstruksi dengan anggaran Rp1 triliun, dibutuhkan sekitar 400 ribu tenaga kerja, yang terdiri dari 1 ahli, 4 tenaga teknis analis, dan 6 operator atau tukang,” jelas Dedy.

Dedy juga menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya bahasa, tetapi juga kompetensi tenaga kerja. “Perbedaan utama tenaga kerja kita dengan tenaga kerja di luar negeri adalah penggunaan alat yang lebih canggih. Oleh karena itu, BPSDM PU perlu menyelaraskan standar kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan global. Setelah kami teliti, ternyata unit-unit kompetensi kita masih berbeda dengan yang dibutuhkan di luar negeri. Oleh sebab itu, kita perlu menyesuaikannya,” tambah Dedy.

Selain itu, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Brawijaya menjelaskan bahwa di beberapa universitas juga dapat menerapkan program magang penuh selama enam bulan di luar negeri guna meningkatkan keterampilan dan pengalaman tenaga kerja sebelum mereka ditempatkan secara permanen.

Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing secara global dan mendapatkan pekerjaan dengan standar yang lebih baik di luar negeri.

Turut hadir dalam audiensi, Plt. Sekretaris BPSDM Rudy Ridwan Efendi, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moh. Adam, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Brawijaya, serta Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia Abri Danar Prabawa.