Home | Zona Integritas | Latar Belakang Zona Integritas

Sasaran Reformasi Birokrasi :
➤ Peningkatan kapasitas akuntabikitas birokrasi ;
➤ Pemerintah yang bebas KKN dan ;
➤ Peningkatan pelayanan publik.

Sehingga instansi pemerintah dianggap perlu secara konkret melaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Sebagai langkah awal mendukung upaya tersebut, BPSDM Kementerian PU mencanangkan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah V Yogyakarta sebagai Kawasan Zona Integritas.

Zona Integritas

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen Perubahan

Tim Kerja: Tim telah dibentuk di dalam unit kerja dengan prosedur dan mekanisme yang jelas melalui rapat internal pembentukan anggota tim.

Output: Telah diterbitkannya SK Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah V Yogyakarta. SK Pembentukan Tim Agen Perubahan dan SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Inegritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM).

Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana sudah dilaksanakan, bukti: penerapan SMM, penyusunan SOP yang sudah dilegalkan, dokumentasi rapat evaluasi kegiatan SOP SMM, implementasi e-kinerja, e-HRM,  e-office, TNDE, informasi kegiatan diklat secara online, dokumen rapat evaluasi, kalender diklat.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Sudah mendokumentasikan dokumen ANJAB, ABK, peta jabatan, dokumen rapat penataan pegawai, surat keikutsertaan pegawai dalam mengikuti pelatihan, KAD, Surat usulan kebutuhan diklat pegawai, surat panggilan untuk feedback, mentoring, counceling, dokumen hasil evaluasi SKP tahunan, E-Kinerja, E-LKP, Rekap Tukin pegawai, Pemasangan Banner Kode Etik.

Penguatan Akuntablitas

Penyusunan LAKIP dan pembinaan akuntabilitas; dan Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran.

Penguatan Pengawasan Monitoring

Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM; Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; Pelaksanaan wishtleblowing system; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; Pembangunan SPIP; dan Penanganan pengaduan masyarakat. Penguatan Pengawasan, kesesuaian: dokumen SMM, pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat/pelanggan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kesesuaian kebijakan standar pelayanan, kemudahan akses informasi pelayanan, evaluasi pelayanan kepada pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan  secara cepat.