Pelatihan Perencanaan Anggaran: Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel

Palembang, 10 November 2025 – Bertepatan dengan Hari Pahlawan kemarin, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Manajemen Umum dan Konstruksi - Dr. Drs. FX. Hermawan Kusumartono,M.Si,  secara resmi membuka Pelatihan Perencanaan Anggaran yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 19 November 2025 secara Distance Learning melalui platform Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Dr. Drs. FX. Hermawan Kusumartono,M.Si menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi ASN dalam bidang perencanaan anggaran menjadi sangat penting dan mendesak karena masih sering dijumpai tantangan seperti ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan nyata, tumpang tindih program, serta keterbatasan dalam mengukur capaian anggaran terhadap target Pembangunan. Untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. Perencanaan anggaran yang disusun dengan baik bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan alat strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah II Palembang, Agung Yuana Putra, S.T., M.M menyampaikan bahwa tercatat sebanyak 50 orang terdaftar mengikuti pelatihan ini, namun peserta yang hadir sebanyak 30 orang yang berasal dari 20 Unit Kerja dilingkungan Kementerian PU. Pelatihan ini diselenggarakan dengan 2 tahapan yaitu Sertifikasi Penyusun RKA dan Pelatihan Perencanaan Anggaran. Sertifikasi RKA dilaksanakan secara e-learning melalui Kementerian Keuangan Learning Centre pada tanggal 31 Oktober s.d. 06 Nopember 2025 dan Pelatihan Perencanaan Anggaran dilaksanakan secara distance learning pada tanggal 10 s.d. 19 November 2025.

Setelah mengikuti pelatihan ini, perserta diharapkan dapat memahami prinsip, siklus, dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah secara komprehensif, meningkatkan kemampuan dalam menyusun RKA-K/L berbasis kinerja dan prioritas pembangunan nasional, meningkatkan akurasi dalam mengaitkan indikator kinerja, target output, serta pembiayaan kegiatan secara realistis serta mendorong terwujudnya efisiensi anggaran dan peningkatan akuntabilitas publik.