Pembukaan pelatihan Social Safeguards For Water Resources And Human Settelement Sector (Batch II) di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya di hadiri oleh 64 peserta dari seluruh Indonesia. Di buka langsung secara daring oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Ir. H. Ruhban Ruzziyatno, MT. Selain itu di hadiri juga oleh Kepala Deputy Country ADB Said Zadiansyah.

Seluruh infrastruktur yg dibangun oleh Kementerian PUPR pada dasarnya bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Semisal pembangunan jalan yg dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, begitu juga pembangunan jembatan yg mengkoneksikan antar daerah yang terisolasi. Untuk pembangunan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Permukiman mungkin tidak terlihat langsung, namun sangat berperan penting manfaatnya untuk kemakmuran masyarakat. Contoh pembangunan bendungan dan irigasi, manfaat langsung mungkin di petani namun dalam skala nasional dapat meningkatkan kedaulatan pangan di Indonesia. "ujar Ruhban"

Ruhban mengatakan, "untuk meningkatkan kompetensi teknis para ASN PUPR yang menangani dalam bidang SDA, dan Permukiman, Pusbangkom menyelenggarakan beberapa pelatihan teknis. Oleh karena itu melalui kerjsama dengan ADB, Pusbangkom SDA dan Permukiman menyelenggarakan pelatihan Social Safeguard”. Social Safeguard sendiri merupakan sebuah kerangka pengamanan sosial yang berupaya untuk mengantisipasi, mengurangi, mecegah, terhadap munculnya dampak sosial negatif dan permasalahan sosial di lapangan. Maka dari itu kunci dari itu semua yaitu dengan melakukan pengamanan sosial untuk setiap kalangan dan komunikasi. Selain itu ASN PUPR tidak hanya juga membutuhan skill teknis, namun juga harus memiliki skill Sosio Enginerring agar tujuan mulai pembangunan infrastruktur ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat”.

Diharapkan dengan mengikuti Pelatihan Social Safeguards For Water Resources And Human Settelement Sector (Batch II) ini, peserta dapat menambah wawasan sekalian dalam menangani masalah social di lapangan, terutama pada tahap pengadaan tanah yang sangat rawan terjadi konflik social.