Makassar, 11 September 2025 – Isu peretasan data kembali mencuat setelah sejumlah sistem layanan publik di berbagai instansi pemerintahan dilaporkan mengalami kebocoran data akibat serangan hacker. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, terutama terkait kerahasiaan dan perlindungan informasi masyarakat. Serangan siber yang dilakukan hacker menggunakan berbagai metode, mulai dari phishing, malware, hingga ransomware. Dampaknya, data penting seperti dokumen kelembagaan, informasi administrasi, hingga akses internal dapat terancam jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa keamanan siber merupakan aspek vital dalam tata kelola pemerintahan modern. Dengan semakin meningkatnya transformasi digital dan layanan berbasis teknologi, maka risiko peretasan juga semakin besar jika tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang mumpuni. Kepala Bapekom PU Wilayah VIII Makassar - Widyanto Hendro Saputro, menegaskan pentingnya kewaspadaan seluruh pegawai dalam menghadapi ancaman digital, “Keamanan data adalah aset yang sangat berharga. Peretasan data oleh hacker bukan hanya mengancam kerahasiaan informasi, tetapi juga bisa mengganggu pelayanan publik. Karena itu, setiap instansi harus memperkuat sistem keamanan siber sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai terhadap potensi ancaman digital,” ujarnya.
Pakar keamanan siber Pusdatin Kementerian PU menambahkan bahwa selain infrastruktur pertahanan digital yang kuat, faktor manusia juga memegang peranan penting. Kelalaian pengguna, seperti menggunakan kata sandi lemah, membuka tautan mencurigakan, atau mengakses sistem melalui jaringan tidak aman, sering menjadi pintu masuk utama bagi para peretas. Sebagai langkah mitigasi, instansi pemerintah diimbau untuk:
- Meningkatkan sistem enkripsi dan firewall pada seluruh jaringan internal.
- Menggunakan autentikasi berlapis (multi-factor authentication).
- Melakukan audit keamanan data secara berkala.
- Memberikan pelatihan keamanan digital kepada seluruh pegawai.
- Menyiapkan rencana darurat apabila terjadi insiden kebocoran data.
Pemerintah pusat sendiri telah menekankan pentingnya penguatan keamanan siber nasional. Kolaborasi antara instansi pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber yang kian berkembang. Peretasan data ini menjadi peringatan nyata bahwa di era digital, keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya beban teknis semata.
(iNdRo)
Recent Post
