Balai Penilaian Kompetensi Gelar Sosialisasi Aspek Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas
Balai Penilaian Kompetensi Gelar Sosialisasi Aspek Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas
Jakarta, 30 Januari 2026 — Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Aspek-Aspek pada Pokja Penguatan Pengawasan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas pada Jumat (30/1). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pegawai Balai Penilaian Kompetensi.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Persiapan/Kick Off Meeting Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sosialisasi bertujuan untuk memperkuat pemahaman pegawai terhadap aspek-aspek penguatan pengawasan serta mendorong konsistensi implementasi rencana aksi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penilaian Kompetensi.
Kepala Balai Penilaian Kompetensi, Windy Puspita Sari, S.T., M.Eng., dalam arahannya menyampaikan bahwa Pokja Penguatan Pengawasan pada tahun sebelumnya telah memperoleh capaian yang baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam menjaga integritas sebagai fondasi utama pembangunan Zona Integritas.
Sebagai narasumber, Nieke Permanik, S.Sos., M.T. dari Bidang Kepatuhan Intern BPSDM memaparkan berbagai aspek penguatan pengawasan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2024 serta kriteria pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Paparan juga mencakup pembahasan terkait gap penilaian, mitigasi risiko, serta strategi pemenuhan dan reform dalam komponen penguatan pengawasan.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa komponen penguatan pengawasan terdiri atas aspek Pemenuhan dan Reform, yang meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta penanganan benturan kepentingan. Narasumber juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna memastikan implementasi penguatan pengawasan berjalan efektif dan berdampak nyata.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di antaranya terkait penerapan deklarasi konflik kepentingan dan mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan asesmen. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan inovasi pengawasan di lingkungan Balai Penilaian Kompetensi.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Balai Penilaian Kompetensi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
