Yogyakarta, 15 Juli 2026 – Infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang baik, tetapi juga diawali dengan proses pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengadaan yang dikelola oleh aparatur kompeten menjadi salah satu kunci untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah V Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Tahun 2026 pada 22 Juni–15 Juli 2026.

Pelatihan yang dilaksanakan secara blended learning selama 75 Jam Pelajaran (JP) ini diikuti oleh 117 ASN Kementerian PU dari berbagai unit kerja. Peserta dibekali kompetensi dasar PBJP sebagai fondasi untuk melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan, prinsip tata kelola yang baik, serta kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hasil uji kompetensi, sebanyak 104 peserta dinyatakan lulus, 11 peserta belum lulus, dan dua peserta dijadwalkan mengikuti ujian ulang. Capaian tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur yang menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PU.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Rudy Ridwan Effendi, menegaskan bahwa sertifikasi PBJP Level 1 merupakan fondasi kompetensi bagi ASN yang menjalankan tugas di bidang pengadaan. Menurutnya, kompleksitas pembangunan dan besarnya tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pemerintah menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas agar mampu melaksanakan pengadaan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian value for money.

“Peserta yang telah lulus sertifikasi kompetensi PBJP Level 1 diharapkan dapat melanjutkan pengembangan kompetensinya melalui pelatihan dan sertifikasi PBJP pada Level 2 hingga Level 4. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki terus meningkat dan semakin siap untuk melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi,” ujar Rudy.

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, lima peserta memperoleh capaian akademik terbaik, yaitu:

1. Ahmad Ramdhani Tuasamu – BP2JK Maluku;
2. Retno Dwi Lelyastuti – BP2JK Sulawesi Selatan;
3. Anisa Intan Ristiani – BP2JK D.I. Yogyakarta;
4. Muhammad Ibni Athailah – BP2JK Sulawesi Barat; dan
5. Renata Angelina Kuhu – BP2JK Sulawesi Utara.

Mewakili peserta, Anisa Intan Ristiani dari BP2JK D.I. Yogyakarta menyampaikan bahwa kompetensi di bidang pengadaan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan memastikan setiap proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berintegritas.

“Kami menyadari bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan. Pelatihan ini tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memperluas jejaring serta membuka ruang kolaborasi dan berbagi pengalaman antarpeserta,” ujarnya.

Bagi BPSDM Kementerian PU, peningkatan kompetensi di bidang PBJP merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. ASN yang kompeten diharapkan mampu melaksanakan setiap tahapan pengadaan secara lebih cermat, akuntabel, dan sesuai ketentuan sehingga risiko kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan serta kualitas belanja pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, BPSDM Kementerian PU terus mendorong pengembangan kompetensi ASN yang profesional dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pengadaan. Pengadaan yang dilaksanakan secara tepat diharapkan mampu menghasilkan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang sesuai kebutuhan dan berkualitas, sehingga setiap anggaran yang dibelanjakan dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.