25-Sep-21 |

Profil Singkat

Isi

Publikasi kinerja pemerintah ditegaskan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Fungsi yang terkait dengan pelayanan informasi publik tentang pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berada di Sub Koordinator Komunikasi Publik, Bagian Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPSDM.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud, dibentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Saat ini, di lingkungan BPSDM terdapat 1 (satu) PPID BPSDM Pusat (tingkat PPID unit organisasi), 5 (lima) PPID BPSDM Daerah Tipe I, dan 12 PPID BPSDM Daerah Tipe II.

PPID BPSDM Daerah Tipe I terdiri dari:

1. Pusat Pengembangan Talenta;

2. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman;

3. Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

4. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;

5. Politeknik PU.

Sedangkan PPID BPSDM Daerah Tipe II terdiri dari:

1. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan;

2. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang;

3. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta;

4. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta;

5. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya;

6. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin;

7. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;

8. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura;

9. Balai Penilaian Kompetensi.