|

Sejarah Jabatan Fungsional Bidang PUPR

Perubahan Organisasi Kementerian/ Lembaga Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1998 dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998, di mana tercantum pada pasal 121 bahwa Departemen Pekerjaan Umum bertugas pokok membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum. Untuk meningkatkan mutu pembangunan infrastruktur melalui pengembangan profesionalisme para pegawai negeri sipil, pada tahun 1999 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pngawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 sd 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 membentuk Jabatan Fungsional yang menangani bidang pekerjaan umum yang terdiri dari : Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Perumahan dan Permukiman dan Teknik Penyehatan Lingkungan. Saat itu diadakan sosialisasi  dan inpassing kepada para peminat jabatan fungsional sesuai dengan bidang pekerjaan yang digeluti.  Masa sosialisasi dan inpassing diselenggarakan selama tahun 2000 sd 2002, sebanyak 298 PNS di Kementerian PUPR diangkat sebagai Jafung Bidang PUPR. Namun pengelolaan Jafung saat itu belum optimal, sehingga jumlah jafung menurun tiap tahun.

Pada Kabinet Indonesia bersatu tahun 2005, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, Departemen Pekerjaan Umum memperoleh fungsi perumusan kebijakan nasional, di mana di dalamnya termasuk fungsi penataan ruang. Karenanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum, dibentuklah Direktorat Jenderal Tata Ruang sehingga diperlukan Jabatan Fungsional baru yang menangani penataan ruang. Pada tahun 2007 melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007, Jabatan Fungsional Penata Ruang terbentuk.

Kembali terjadi perubahan organisasi pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, di mana Departemen Pekerjaan Umum yang berubah Nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan terdapat perkembangan fungsi dalam rangka peningkatan pembinaan jasa konstruksi. Karenanya demi membentuk PNS yang menangani pembinaan jasa konstruksi, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013, Kementerian PU kembali membentuk jafung bidang PUPR yaitu Pembina Jasa Konstruksi.

Walaupun saat itu telah terbentuk 6 (enam) Jenis Jafung Bidang PUPR namun peningkatan baik kualitas maupun kuantitas belum dirasakan secara optimal, Jafung Bidang PUPR masih dipandang sebelah mata. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah jafung dimaksud di Departemen PU. Namun mulai tahun 2012, sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum mengharuskan peningkatan Jafung Bidang PUPR sehingga terjadi peningkatan jumlah jafung mulai tahun tersebut.

Pada Kabinet Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun karena fungsi Penataan Ruang diserahkan kepada  Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maka secara otomatis pembinaan teknis Jafung Penata Ruangpun berpindah ke sana. Selain itu, dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan profesionalisme para ASN melalui jalur jafung serta nawacita Presiden RI yang menitikberatkan pengembangan kualitas SDM menjadikan suatu motivasi dalam memperbaiki kualitas ASN-nya. Sehingga dibentuklah Badang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertugas pengembangan SDM di Kementerian PUPR.