|

Informasi Jenis Jabatan Fungsional

Apa itu Jafung ?

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kenapa Disebut Jafung ?

Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.

Ditinjau dari aspek kelembagaan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural  ada dan diakui secara bersama-sama pada saat organisasi tersebut ditetapkan, sehingga secara yuridis formal perbedaan semata-mata didasarkan pada aspek luas ruang lingkup tugas, tanggung jawab, kewenangan hak jabatan serta jenjang hirarki dalam organisasi.

Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum menurut Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014. 

  1. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Contoh : Teknik Pengairan, Peneliti, Dokter, Widyaiswara, Arsiparis, dan Pustakawan.
  2. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Contoh : Bendahara, Pengadministrasi Umum, Operator Komputer, Operator Telepon dan Supir

Saat ini terdapat 32 jenis Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR, 5 di antaranya merupakan Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Kementerian PUPR. Adapun Jabatan Fungsional Bidang PUPR dimaksud terdiri atas:

  1. Teknik Pengairan, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
  2. Teknik Jalan dan Jembatan, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga
  3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya
  4. Teknik Penyehatan Lingkungan, yang pembinaan teknisnya juga berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya
  5. Pembina Jasa Konstruksi, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sedangkan 27 Jabatan Fungsional lainnya merupakan Jabatan Fungsional yang pembinaan teknisnya berada di luar Kementerian PUPR, yang terdiri atas :

No.

Nama Jabatan Fungsional

Pembina Instansi

Pembina Teknis

1

Analis Kepegawaian

Biro Kepegawaian dan Ortala

Badan Kepegawaian Negara

2

Arsiparis

Biro Umum

Arsip Negara RI

3

Auditor

Sekretariat Itjen

Badan Pemeriksa Keuangan

4

Bidan

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

5

Dokter Gigi

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

6

Penerjemah

Biro PAKLN

Kementerian Luar Negeri

7

Penata Ruang

Sekretariat BPIW

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

8

Peneliti

Sekretariat Balitbang

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

9

Pengendali Dampak Lingkungan

Sekretariat Balitbang

Kementerian Lingkungan Hidup

10

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Biro Hukum

Kementerian Hukum dan HAM

11

Perawat Gigi

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

12

Perekayasa

Sekretariat Balitbang

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

13

Perencana

Biro PAKLN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

14

Pranata Laboratorium Kesehatan

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

15

Pranata Humas

Biro Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

16

Pranata Komputer

Pusat Data dan Informasi

Badan Pusat Statistik

17

Pustakawan

Biro Komunikasi Publik

Badan Perpustakaan Nasional

18

Radiografer

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

19

Surveyor Pemetaan

Pusat Data dan Informasi

Badan Informasi Geospasial

20

Teknisi Litkayasa

Sekretariat Balitbang

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

21

Widyaiswara

Pusdiklat Menjafung

Lembaga Administrasi Negara

22

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Biro BMN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

23

Auditor Kepegawaian

Biro Kepegawaian dan Ortala

Badan Kepegawaian Negara

24

Dokter Umum

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

25

Perawat

Biro Umum

Kementerian Kesehatan

26

Analis Kebijakan Publik

Sekretariat BPIW

Lembaga Administrasi Negara

27

Analis Keuangan

Biro Keuangan

Kementerian Keuangan