|
/ Berita / Transparansi Dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Barang Jadikan Penggunaan Dana Apbnapbd Efisien

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Barang Jadikan Penggunaan Dana APBN/APBD Efisien

Selasa , 02 April 2019 178

Ilustrasi Pengadaan Barang/Jasa


Yogya (01/04) - Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan dana APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, serta dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dalam melayani masyarakat.

Dalam kaitan itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengadakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman dan kompetensi dengan adanya Perpres No 16 tahun 2018, sebagai perubahan Permen PUPR dan perubahan Organisasi ULP menjadi UKPBJ dan sikap PPK atau Calon PPK dalam merencanakan dan melaksanakan pelelangan (Pengadaan Barang dan jasa) secara elektronik. Kepala Bidang Teknik dan Materi Pusdiklat SDA dan Konstruksi, Anwar dalam pembukaan pelatihan tersebut di Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta, Senin (1/4) mengatakan "pemberian pelatihan didorong oleh berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi dan semakin kritisnya masyarakat penyedia jasa, serta banyaknya permasalahan yang terjadi dalam setiap kegiatan pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang dapat menjadi masalah hukum, sehingga menuntut setiap lembaga/kementerian dan instansi daerah lebih waspada dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa"


Kepala Bidang Teknik dan Materi Pusdiklat SDA dan Konstruksi beri Sambutan dalam Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta 

"Kewaspadaan yang perlu dicermati", lanjut Anwar, "mulai dari proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Ini dimaksudkan agar pengadaan barang dapat terlaksana secara efektif, effisien, akuntabel, responsif dan transparan yang terbebas dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme".

Lebih dari itu kesadaran hukum di Indonesia telah semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya institusi hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK yang terus menerus mendorong agar di setiap lembaga/ kementerian/instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan peraturan yang ada, seperti Perpres, PP dan UU secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, "Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa merupakan penyempurnaan dari Perpres sebelumnya, yakni Pasal 74 ayat 1 dan 2, yang menyatakan, bahwa semua sumber daya manusia pengadaan barang/jasa harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ā€˜cā€™ dan ā€˜dā€™, yang menyatakan, bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa mulai dari tingkat Dasar sampai lanjutan".