11-Apr-21 |
/ Berita / Setiap Asn Harus Sadar Mengembangkan Sop Dan Manajemen Risiko

Setiap ASN Harus Sadar Mengembangkan SOP Dan Manajemen Risiko

Selasa , 01 Desember 2020 129

Reformasi birokrasi mengamanatkan akuntabilitas tugas dan pekerjaan serta integritas yg melandasi sistem pengendalian intern dimana setiap ASN disamping sadar dan mengembangkan SOP juga sadar terhadap setiap risiko baik risiko bisnis, kepatuhan ASN, maupun risiko fraud, sehingga tugas yang diamatkan kepadanya akan dapat mencapai output dan outcome yang secara akumulatif kolektif akan mendukung pencapaian sasaran organisasi secara baik, efisien, efektif dan tertib adminstrasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja mengamanahkan pembentukan unit kepatuhan intern di Kementerian PUPR, termasuk di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang berada di bawah Pusat Pengembangan Talenta. Bidang Kepatuhan Intern berfungsi sebagai 2nd line of defense  yang mendukung kementerian dalam penciptaan budaya kepatuhan dan manajemen risiko. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pengendalian, 2nd line berfungsi untuk mengkomunikasikan program kepatuhan dan etik serta menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dioperasionalisasikan ke dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  

Kepala Pusat Pengembangan Talenta, Canka Amprawati saat membuka acara Workshop Penilaian Maturitas dan Simulasi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Resiko seca daring (30/11) mengatakan, "Sesuai dengan arahan Bapak Menteri PUPR pada bulan Juni lalu, beliau menekankan bahwa tugas UKI bukan untuk menakut-nakuti pelaksana pekerjaan (watch dog) namun untuk merangkul, mendampingi, dan melayani (sebagai advisor) sehingga pelaksana pekerjaan secara sadar dan berkomitmen melaksanakan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan (SOP) yang pada akhirnya di samping terbebas dari pelanggaran peraturan, kualitas pekerjaan juga dapat dicapai secara maksimal."

Lebih lanjut Canka mengatakan, unit kepatuhan intern diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan pengendalian intern di lingkungan BPSDM. Pengendalian intern dilaksanakan dengan implementasi manajemen risiko yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran BPSDM Kementerian PUPR serta mendukung penyelenggaraan tugas kepemerintahan di bidang pembangunan infrastruktur secara akuntabel, efektif, dan efisien. 

Adapun sistem manajemen risiko bertujuan untuk mengamankan sasaran organisasi dari risiko-risiko pekerjaan melalui pengendalian. Setiap risiko didaftar (risk register) berdasarkan SOP yang ada sebagai bekal untuk merencanakan pengendaliannya (risk control), baik untuk risiko yang pernah atau sering terjadi maupun yang belum terjadi namun mungkin akan terjadi di masa mendatang. Early warning sistem ini dibutuhkan agar 1st line sebagai pemilik risiko dapat mengantisipasi risiko dengan mitigasi risiko yang tepat. Mitigasi terhadap risiko sangat tergantung pada lingkungan pengendalian yang baik. Lebih lanjut, perlu ada assessment terhadap katalog risiko agar pengendaliannya dapat difokuskan pada risiko-risiko prioritas di level BPSDM.

Penerapan SPIP perlu untuk dievaluasi keberhasilan penerapannya sebagai upaya pengembangan secara berkelanjutan diantaranya melalui penilaian maturitas. Hasil penilaian maturitas akan bermanfaat bagi pimpinan sebagai manajer puncak untuk mengambil keputusan dalam pengembangan penerapan sistem tersebut.

Oleh sebab itu, kemampuan pemahaman terhadap indikator penilaian maturitas sangatlah dibutuhkan di setiap lini dalam pengendalian intern karena setiap indikator penilaian bermakna dan sejalan dengan kualitas penerapan sistem pengendalian risiko ataupun manajemen risiko.(Kompu BPSDM)


Informasi Lebih Lanjut tentang Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()