|
/ Berita / Program Padat Karya Dengan Pelatihan Padat Karya Bidang Sda Di Banjarmasin

Program Padat Karya dengan Pelatihan Padat Karya Bidang SDA di Banjarmasin

Senin , 12 Febuari 2018 344

Pembukaan Pelatihan Padat Karya Bidang SDA oleh Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin

Banjarmasin (12/02) - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku profesional sangat bepengaruh terhadap pengembangan infrastruktur negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Disitulah peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam meningkatkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten.

Demi meningkatkan kompetensi SDM bidang Teknik di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta untuk memenuhi pemberdayaan masyarakat/P3A/GP3A/IP3A melalui program Padat Karya, BPSDM Kementerian PUPR melalui Pusdiklat SDA dan Konstruksi menyelenggarakan “Pelatihan Padat Karya Bidang SDA” di Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin, yang secara resmi dibuka pada hari Senin, 12 Februari 2018 oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan – Pusdiklat SDA dan Konstruksi, Amir Hamzah, ST.,MT. Diklat ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 12 s.d 15 Februari 2018 dan rencananya diikuti oleh 25 orang peserta dari Unit Kerja PUPR sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Sambutan Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan - Pusdiklat SDA dan Konstruksi dalam Pelatihan Padat Karya Bidang SDA di Banjarmasin

"Kementerian PUPR memasuki awal tahun 2018 selain menyelesaikan proyek Strategis Nasional juga memberikan perhatian besar dalam pembangunan proyek infrastruktur berbasis masyarakat yang bersifat “Padat Karya”, ungkap Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat SDA dan Konstruksi - Amir Hamzah, ST, MT dalam Pembukaan Pelatihan Padat Karya Bidang SDA. Amir menambahkan, "Dengan pelaksanaan Program Padat Karya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga terjadi pemerataan ekonomi pedesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan, dan pemerintah memberikan porsi yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur".