24-Oct-21 |
/ Berita / Persiapan Uji Kompetensi Pertama Lsp Bpsdm Skema Pengelola Teknis Bgn

Persiapan Uji Kompetensi Pertama LSP BPSDM Skema Pengelola Teknis BGN

Kamis, 14 January 2021 517
Persiapan Uji Kompetensi Pertama LSP BPSDM Skema Pengelola Teknis BGN Persiapan Uji Kompetensi Pertama LSP BPSDM Skema Pengelola Teknis BGN Persiapan Uji Kompetensi Pertama LSP BPSDM Skema Pengelola Teknis BGN Persiapan Uji Kompetensi Pertama LSP BPSDM Skema Pengelola Teknis BGN Persiapan Uji Kompetensi Pertama LSP BPSDM Skema Pengelola Teknis BGN

Jakarta, 14 Januari 2020 - Dalam rangka mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sebagai bagian dari reformasi birokrasi. 


Dalam rangka meningkatkan kompetensi tersebut diperlukan adanya penjaminan mutu melalui sertifikasi uji kompetensi sehingga dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi ASN bidang PUPR melalui Badan Pengembangan Umber Daya Manusia (BPSDM) PUPR.


Dalam  rangka mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi LSP BPSDM dan sebagai bagian dari lisensi yg diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maka BPSDM akan melaksanakan uji kompetensi pertama untuk lingkup skema Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (PTPBGN).


Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPSDM PUPR Rezeki Peranginangin dalam rapat persiapan uji kompetensi pertama PTPBGN secara daring, Kamis (14/1), berharap pelaksanaan Uji Kompetensi dapat dilaksanakan pada awal bulan Februari dengan minimal 10 Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi.


Rezeki mengatakan, dengan adanya uji kompetensi tersebut untuk membuktikan bahwa hasil-hasil pelatihan BPSDM kompetensinya dijamin oleh suatu organisasi yang berstandar nasional. Artinya BPSDM menjamin pelatihannya sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang selama ini dibuat. BPSDM ingin melangkah lebih maju lagi, bagaimana bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai standar kompetensi khusus di bidang konstruksi supaya sertifikasi yang diberikan itu nantinya bisa menjadi suatu persyaratan bagi jabatan-jabatan yang nantinya akan diemban oleh para ASN di Kementerian PUPR.