|
/ Berita / Perkecil Sengketa Bpsdm Tingkatkan Kompetensi Bidang Hukum Kontrak Konstruksi1

Perkecil Sengketa, BPSDM Tingkatkan Kompetensi Bidang Hukum Kontrak Konstruksi

Selasa , 16 Juli 2019 96

Yogyakarta (16/07) – Untuk meningkatan kompetensi dan profesionalitas serta meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keahlian dasar dalam mengetahui dan memahami aspek hukum kontrak konstruksi maupun dalam menggunakan kontrak konstruksi sesuai dengan standar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) menyelenggarakan Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi di Balai Diklat BPSDM PUPR Wilayah V Yogyakarta.

Kepala Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, BPSDM PUPR, Yudha Mediawan, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bidang Teknik dan Materi Konstruksi, Anwar, Senin (15/07) mengatakan, bahwa dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN PUPR bidang hukum kontrak konstruksi ini nantinya dapat memperkecil sengketa di bidang konstruksi. Hal ini juga untuk mendukung Kementerian PUPR sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia.

Jasa konstruksi merupakan entitas bisnis yang melibatkan banyak pihak. Intinya, jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Semakin kompleks suatu pelayanan jasa konstruksi, semakin besar kemungkinan klaim atau perbedaan pendapat yang melahirkan sengketa.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana, khususnya bidang ke-PUPR-an, diperlukan pihak-pihak lain sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam memenuhi tugasnya, para pihak terkait menyepakati hak dan kewajibannya tersebut dalam suatu ikatan kontrak, dan kontrak tersebut bernilai hukum yang dapat berdampak terhadap hukum perdata dan hukum pidana.

Dokumen kontrak menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan, pekerjaan, yang salah satunya akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan/penyediaan barang/jasa, khususnya prasarana dan sarana. Untuk itu, maka para pihak harus memahami, baik pengetahuan teknis substansi pekerjaan maupun aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/penyediaan barang/jasa tersebut.

Dengan adanya pelatihan yang berlangsung selama enam hari itu para peserta mampu memahami aturan hukum serta Undang-Undang yang berlaku untuk pelaksanaan konstruksi di Indonesia, memahami penyelenggaran kontrak dan perjanjian dalam dunia konstruksi, serta memiliki kemampuan mengatasi sengketa dalam kontrak konstruksi, dan dapat bekerja lebih baik dan profesional sesuai dengan bidangnya. (Datin)


Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat V Yogyakarta

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()