|
/ Berita / Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Ciptakan Kota Berkelanjutan Dan Berdaya Saing 1

Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Ciptakan Kota Berkelanjutan Dan Berdaya Saing

Selasa , 25 Febuari 2020 82

Palembang (25/2) - Untuk mewujudkan terciptanya kota yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui penyediaan hunian yang layak, yakni kawasan permukiman tanpa permukiman kumuh serta pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan kawasan perkotaan yang berlandaskan pada prinsip dan konsepsi keberlanjutan, baik dari sisi fisik, ekonomi, maupun sosial.

Dalam kaitan itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan pelatihan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Sambutan Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada pembukaan pelatihan yang dilaksanakan di Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang, Senin (24/2) yang dibacakan oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang, Teuku Faisal Riza, menyebutkan perkembangan kawasan permukiman perkotaan di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang terjadi. Ketidaksiapan kota menghadapi perkembangan kawasan permukiman perkotaan berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Berbagai tantangan tersebut harus disikapi dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan perkotaan yang berlandaskan pada prinsip dan konsepsi keberlanjutan, baik dari sisi fisik, ekonomi, maupun sosial.

Pelatihan teknis yang berlangsung selama enam hari (24-29 Februari 2020) tersebut ditujukan bagi minimal pelaksana di bidang perumahan dan permukiman agar mampu menganalisis data dan informasi serta menyusun perencanaan kawasan permukiman dalam penanganan kekumuhan perkotaan.

Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pemerintah mendorong dibangunnya kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu keterlibatan para pelaku dalam perencanaan dan implementasi penanganan permukiman kumuh tersebut perlu dioptimalkan. (Balai II Palembang)


Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat II Palembang

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()


?>