|
/ Berita / Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan Pok Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Ta 2019

Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2019

Selasa , 05 Febuari 2019 54

Suasana Rapat Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2019

Bandung (05/02) – Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan TA. 2019 berdasarkan Peraturan menteri PU Nomor 14/PRT/M/2011 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian PU, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) kembali menyelenggarakan rapat Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2019 di Bandung, Senin (04/02).

Seperti diketahui, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang dibentuk dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai salah satu intansi pemerintah, BPSDM tentunya mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerjanya. Untuk itu kinerja BPSDM haruslah terukur.

Dalam upaya peningkatan kinerja, BPSDM telah menetapkan target-target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya dalam dokumen rencana strategis, dan selanjutnya dituangkan juga dalam dokumen DIPA. Untuk mencapai target-target tersebut pimpinan unit kerja di BPSDM setiap awal tahun harus membuat Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan untuk mewujudkan target kinerja tersebut.

Setiap Unit Kerja mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan kinerja yang benar, menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), serta melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapainya secara periodik serta tidak lupa pula melaporkan hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu penyusunan POK dan Penetapan Perjanjian Kinerja ini sangat penting sebagai acuan laporan kinerja setiap tahunnya.


Sekretaris BPSDM, KM,Arsyad memberikan arahan pada Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2019


“Jika kita melihat esensinya ini merupakan perjanjian (kinerja) Ibu Bapak sekalian dengan pimpinan. Bagaimana kita bisa menyusun atau melaporkan kinerja kita, kalau kita tidak punya dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu kami berpikir sangat kritis untuk mengetahui bagaimana menyiapkan dokumen pendukung kinerja yang telah kita susun dan dimonitor oleh pimpinan”. Ungkap Sekretaris BPSDM, KM.Arsyad dalam arahannya.

KM. Arsyad juga menambahkan bahwa jika berbicara mengenai Perjanjian Kinerja tentu saja hasilnya adalah kinerja. Kinerja seseorang telah dinilai pimpinannya akan dipadukan dengan nilai – nilai potensinya sehingga menghasilkan Talent Mapping, dimana seseorang itu bisa dilihat posisinya pada saat dia menjabat. Oleh karena itu dokumen Perjanjian Kinerja ini menjadi penting untuk menjadi suatu database atau acuan bagaimana seseorang itu akan dinilai nanti apakah dia masuk sebagai talent atau tidak.



Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perncanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Pranoto memberikan materi


Pada kegiatan ini masing – masing Unit Kerja menyusun konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya dibahas bersama – sama dengan menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.



Informasi Lebih Lanjut tentang Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()