|
/ Berita / Pembukaan Diklat Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengawasan Bendungan Tahun 20151

Pembukaan Diklat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Bendungan tahun 2015

Kamis , 15 January 2015 1271


Pada hari ini Kamis, 15 Januari tahun 2015 telah dibuka  Diklat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Bendungan di Balai Diklat PU Wil. II Bandung. Pembukaan Diklat ini dihadiri oleh Dirjen SDA, Bapak Ir. Mujiadi, MSc, Setditjen SDA, Bapak Ir. Hartanto, Dipl, HE , para eselon III dan IV, perwakilan PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. Adi Karya, PT. Virama Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya, PT. Istaka Karya, PT. Brantas serta Widyaiswara.

Diklat ini direncanakan diikuti oleh 100 peserta. Dalam Sambutannya Dirjen SDA mengatakan bahwa permasalah mendasar dari Sumber Daya Air adalah disaat melimpah akan berpotensi menimbulkan permasalahan banjir, erosi, tanah longsor dan lain sebagainya, dan disaat kekurangan akan menimbulkan permasalahan kekeringan.

Masih segar diingatkan kita, bahwa tema utama pada berita di media cetak maupun media elektronik yang memberitakan adanya musibah kekeringan dan musibah banjir di bagian wilayah-wilayah Indonesia, yang kejadiannya silih berganti setiap tahun. Total kerugian akibat bencana banjir hasil perhitungan dan analisis BNPB, jumlahnya diprediksi mencapai triliunan rupiah dengan kalkulasi kasar sebagai berikut. Bencana banjir di Jakarta menelan kerugian Rp 5 triliun. Bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah mencapai Rp 2,01 triliun, tetapi belum menghitung kerugian banjir di Pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Adapun, banjir bandang di kota Manado, Sulawesi Utara, sendiri menelan kerugian Rp1,87 triliun.

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya musibah tersebut adalah dengan melakukan suatu rekayasa sumber daya air diantaranya melalui Pembangunan Infrastruktur Bendungan / Waduk yang dapat berfungsi untuk menampung air sekaligus menyeimbangkan peran dan fungsi air di setiap fase musim. Pembangunan bendungan serta waduk adalah sebagai tools manajemen pengelolaan air. Waduk merupakan pengendali banjir yang efektif, penyedia air irigasi bagi lahan pertanian masyarakat, waduk juga mampu menyediakan air baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta sebagai pembangkit tenaga listrik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didalam mencapai visinya dalam menyediaan infrastruktur PU dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia Sejahtera 2025, menjalankan peranannya sebagai regulator diantaranya melalui pembinaan penyediaan infrastruktur khususnya infrastruktur sumber daya air yaitu  Bendungan / Waduk. Pembinaan ini meliputi seluruh aspek didalam Perencanaan, Pelaksanaan / Konstruksi, Pengawasan, dan Pengelolaan (Operasi, Pemeliharaan) Bendungan yang  dilaksanakan tahap demi tahap sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai peraturan, standar, pedoman dan manual yang lazim disingkat SPM.

Kewajiban untuk mematuhi SPM ini tertuang di dalam ayat 2, Ps 63 UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan bendungan telah memenuhi kaidah-kaidah keamanan bendungan, Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa tahap-tahap kegiatan tersebut diatas harus mendapat persetujuan dari Menteri PU yang biasa disebut Sertifikat Persetujuan. Persetujuan Menteri PU dikeluarkan setelah desain, pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pengisian waduk dinilai telah memenuhi kaidah-kaidah keamanan bendungan, berdasarkan atas hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Bendungan dan evaluasi oleh Komisi Keamanan Bendungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan Keamanan Bendungan secara terus menerus dilakukan pemantauan, sehingga potensi bahaya dapat dikelola untuk dapat ditangani / diatasi.

Di akhir sambutannya diharapkan peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran diklat ini dengan baik dan tertib sehingga tujuan diklat ini  menyiapkan SDM yang berkualitas didalam pelaksanaan tugas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur bendungan.

Informasi Lebih Lanjut tentang Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()

BERIKAN KOMENTAR


?>