02-Dec-20 |
/ Berita / Kualifikasi Peserta Pelatihan Menjadi Perhatian Agar Pengembangan Sdm Tepat Sasaran

Kualifikasi Peserta Pelatihan Menjadi Perhatian Agar Pengembangan SDM Tepat Sasaran

Kamis , 19 Nopember 2020 24

Yogyakarta, 19 November 2020 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah V Yogyakarta telah usai menyelenggarakan pelatihan Pengadaan Barang Jasa Angkatan I dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa.

Pelatihan ini dilaksanakan secara Blended Learning selama 11 hari kerja mulai dari tanggal 3 September 2020 dan berakhir pada tanggal 19 November dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang peserta ASN di Lingkungan Kementerian PUPR. Dari 29 orang tersebut, 1 orang telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang mengikuti ujian Sertifikasi PBJ saat ini adalah sebanyak 28 orang. Dari 28 Orang peserta ujian, yang lulus dan berhak mendapatkan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP adalah sebanyak 21 orang peserta. 

Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto dalam sambutan penutupan secara virtual menyayangkan atas ketidaklulusan peserta sebanyak 7 orang sehingga menjadikan faktor ketidaklulusan menjadi tinggi. 

Lebih lanjut Sugiyartanto mengatakan, “Penyebab ketidaklulusan peserta ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kedepannya baik dari penyelenggara, peserta, pengajar maupun unit pengutusnya”.

Ia menambahkan, “Ke depan kualifikasi peserta harus diperhatikan, unit kerja pengirim harus mengirimkan peserta sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, sehingga pengembangan Sumber Daya Manusia akan lebih tepat sasaran”.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjawab banyak tantangan salah satunya agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrument pembangunan. “Kebijakan pengadaan harus bisa bersifat inklusif dan tidak melulu bertujuan untuk mendapatkan value for money yang semata-mata membeli barang/jasa dengan harga termurah”, tegas Sugiyartanto.

Perpres 16 tahun 2018 mengamanatkan agar mendorong pengembangan UMKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Sugiyartanto mengatakan kepada seluruh peserta, “Prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasar hukum/peraturan yang terkait, serta memahami prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum harus dikuasai oleh peserta.”


Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat V Yogyakarta

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()