|
/ Berita / Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Dan Bmn Ta 2018 Unaudited Di Lingkungan Bpsdm

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2018 unaudited Di Lingkungan BPSDM

Senin , 21 January 2019 217

Pembukaan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2018 unaudited Di Lingkungan BPSDM oleh Sekretaris BPSDM


Bekasi (21/01) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada awal tahun 2019 mengadakan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2018 unaudited dilingkungan Badan Pengembangan SDM diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 21-23 Januari 2019 di Bekasi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pusat dan Balai dilingkungan BPSDM Kementerian PUPR.

Konsolidasi laporan keuangan dan BMN merupakan salah hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan audit oleh Tim Auditor BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan dan BMN pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Konsolidasi ini bertujuan agar penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dapat tersusun dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

K. M. Arsyad Sekretaris BPSDM sedang berikan sambutan pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2018 unaudited Di Lingkungan BPSDM

Sekretaris BPSDM, K.M. Arsyad dalam sambutannya mengatakan bahwa, “Agar laporan keuangan dan BMN dapat disusun dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, Revaluasi BMN, WASDAL (Pengawasan dan Pengendalian) BMN, PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, SIP (Surat Ijin Penghunian) RN dan SIP (Surat Ijin Pemakaian) KDO, Rencana Kebutuhan BMN, dan Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan”.

1. REVALUASI BMN

Sebagaimana diketahui bahwa Aset Negara berupa Tanah, Bangunan Gedung dan JIJ yang dimiliki Kementerian PUPR merupakan terbesar dari seluruh K/L yaitu mencapai 39 % dan tersebar di berbagai lokasi, sehingga hal ini yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk objek revaluasi.

Diharapkan dengan melakukan perbaikan tersebut dapat memastikan bahwa BMN yang masuk dalam penilaian kembali sudah dapat disajikan dokumen sumbernya sampai kepada fisik aset di lapangan sehingga dapat dijelaskan apabila terdapat perbedaan antara catatan pada laporan awal dengan fisik di lapangan .

2. WASDAL (Pengawasan dan Pengendalian) BMN

Sesuai PMK 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas PMK No. 244/PMK.06/2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Wasdal BMN, diamanatkan bahwa Satker selaku Kuasa Pengguna Barang berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian berupa penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pemindahtanganan BMN serta Laporan Hasil Penertibannya dan dilaporkan paling lambat 31 Maret setiap tahun .