|
/ Berita / Kegiatan Analisis Kebutuhan Akan Diklat 2013

Kegiatan Analisis Kebutuhan Akan Diklat 2013

Jumat , 01 Nopember 2013 2215

Kegiatan Analisis Kebutuhan Akan Diklat 2013


Jakarta (01/11) - Mampu dan memiliki kemampuan kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Kualitas dan produktivitas SDM Kementerian PU menjadi uraian isu strategis pada renstra Kementerian PU tahun 2010-2014. padahal secara kuantitas SDM Kementerian PU telah melampaui kebutuhan saat ini (± 18.000 pegawai). Mengacu pada Rencana Strategis pusdiklat tahun 2010-2014, hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi.  Kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang profesional pada dasarnya berasal dari Unit Kerja Pengguna. Pada tingkat balai unit kerja pengguna adalah instansi vertikal yang ada di daerah dan dinas ke-PU an di Provinsi kabupaten/Kota. Selanjutnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu urusan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerinta Kabupaten/Kota.

Sementara di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditegaskan bahwa dalam penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk Dinas Daerah yang harus dibentuk sekurang-kurangnya (salah satunya) adalah Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang). Berdasarkan kondisi tersebut, Balai Diklat Wilayah IV Surabaya yang mempunyai wilayah layanan, 4 Provinsi yakni; Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan koordinasi dan jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan kediklatan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.


Informasi Lebih Lanjut tentang Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()