|
/ Berita / Jadi Tulang Punggung Pembangunan Infrastruktir Asn Pupr Harus Profesional

Jadi Tulang Punggung Pembangunan Infrastruktur, ASN PUPR Harus Profesional

Rabu , 10 Juli 2019 172

Jakarta (10/07) - Dibutuhkan sosok aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, yang mampu memenuhi standar kompetensi tiga jabatannya, sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Dan untuk dapat membentuk sosok ASN profesional tersebut perlu dilakukan pembinaan melalui jalur pelatihan. Demikian dikemukakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lolly Martina Martief, saat membuka Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Formasi 2018 Angkatan I di Jakarta, Rabu (10/07).

Profesionalisme sangat penting, karena ASN memiliki peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan negara, terlebih untuk negara yang sangat luas wilayahnya diperlukan kemampuan yang memadai dari para penyelenggaranya. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh ASN. 

Namun, lanjut Lolly, sebelum membentuk ASN yang berkualitas dan mumpuni tersebut harus dimulai dari perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang selanjutnya akan dibentuk dan dibina secara tepat lewat masa percobaan yang wajib dijalani melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat) secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, juga pembentukan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, serta memperkuat profesionalisme maupun kompetensi bidang. Dalam kaitan itu diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, sehingga membuatnya menjadi kebiasaan dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter ASN yang profesional sesuai bidang tugas serta yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik maupun perekat dan pemersatu bangsa. 

Pembinaan terhadap CPNS Kementerian PUPR yang dilakukan selama satu tahun sejak direkrut menjalani berbagai kegiatan yang diawali dengan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala, meliputi kegiatan Pengenalan Sapta Taruna, Pengenalan Tusi Organisasi, Pengenalan Manajemen PNS. Selanjutnya para CPNS disebar ke berbagai Unit Organisasi untuk pengenalan lingkungan kampus PUPR. 

Rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) yang dikoordinasikan oleh BPSDM mencakup kegiatan Bela Negara selama 13 hari yang dikerjasamakan dengan Pusdiklat Bela Negara Kemenhan, Latsar selama 13 hari, Aktualisasi dan Habituasi Latsar CPNS selama 30 hari di unit organisasi, dan terakhir kegiatan Latsar yang dikoordinasikan oleh Balitbang tentang pengenalan kelitbangan selama 30 hari. Untuk tahap terakhir para CPNS ini dilakukan pemetaan potensi dan kompetensi yang dikoordinasikan oleh BPSDM Kementerian PUPR. 

Sebelum mengikuti Latsar para CPNS telah mengikuti Pelatihan Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan di Rumpin Bogor selama 13 hari. Lolly berharap nilai-nilai kebangsaan, disiplin yang ditanamkan pada pelatihan bela negara dipelihara dan dikembangkan terus sampai selesai menjalani prajabatan dan lulus menjadi PNS. Semangat Bela Negara tersebut diharapkan tetap menjadi dasar dalam bersikap dan berperilaku yang harus terus dijaga dan ditingkatkan, bukan hanya selama pelaksanaan Pelatihan Dasar, tetapi juga selama menjadi insan PUPR. 

Bagi Kementerian PUPR, tambah Lolly, sebagai salah satu tulang punggung penyediaan infrastruktur, SDM PUPR harus unggul dan dapat diandalkan. Sebagaimana motto PUPR, yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat, ditambah dengan berjiwa seni dan akhlakul karimah. Hal tersebut yang perlu diinternalisasi dalam diri insan PUPR untuk membangun Bangsa Indonesia. 

Latsar sendiri merupakan kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kalau dulunya dilakukan secara klasikal saja. Namun dari evaluasi tidak dapat memberikan kontribusi yang efektif, sehingga harus klasikal dan non-klasikal. Ini hal-hal yang menjadi target. 

Sambutan serupa juga disampaikan secara tertulis oleh Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief, yang dibacakan oleh Sekretaris BPSDM, K.M. Arsyad, pada pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Formasi 2018 Angkatan I di Yogyakarta, serta oleh Kapusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Thomas Setiabudi Aden, di Bandung dan Kapusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Moeh. Adam, di Surabaya pada tanggal yang sama. (Tts)


Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat III Jakarta

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()