|
/ Berita / Hadapi Visium 2030 Kementerian Pupr Terapkan Strategi Pengelolaan Sdm Berbasis Kompetensi

Hadapi Visium 2030, Kementerian PUPR Terapkan Strategi Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi

Selasa , 30 April 2019 131

Jakarta, (30/4) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan strategi pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan melalui penilaian potensi dan kompetensi dengan metode assessment center. 

Strategi tersebut diterapkan untuk menjawab tantangan besar dalam menghadapi VISIUM KEMENTERIAN PUPR 2030, yang dijabarkan dalam tiga target Kementerian yaitu: pembangunan bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun, memenuhi kebutuhan 100% Hunian Cerdas (Smart Living), serta pembangunan jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya materi lokal dan menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antar-moda. 

Dari tahun ke tahun, Kementerian PUPR mulai melakukan rekrutmen pegawai dengan rata-rata jumlah 1000 orang pertahun, namun demikian Kementerian PUPR tidak mungkin menahan PNS yang memasuki masa purna bakti, karena secara natural bagaimanapun proses ini berlangsung. Dengan demikian peningkatan target Kementerian PUPR tidak otomatis disertai dengan peningkatan jumlah PNS di Kementerian, artinya, pengembangan PNS di lingkungan Kementerian PUPR menjadi suatu hal yang sangat penting.


Oleh karena itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, S. Bellafolijani Adimiharja, saat membuka acara Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat dan Pegawai Ditjen Bina Konstruksi, di Palembang, Senin (29/4) mengatakan untuk mewujudkan Visium 2030 diperlukan sumber daya manusia Kementerian PUPR yang memiliki nilai-nilai yaitu Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner dan memiliki Etika – Akhlakkul Karimah (iProVe). Hal ini berarti diperlukan sistem pengukuran kompetensi yang fair atau objektif, sehingga bisa diterima oleh organisasi, pimpinan organisasi maupun sumber daya manusianya. Terlebih lagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yang berarti Indonesia mulai memasuki Era Revolusi Industri 4.0, yakni sebuah revolusi teknologi (internet of things) yang secara fundamental akan mengubah, diantaranya cara hidup masyarakat, cara masyarakat bekerja, kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan, serta cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. 

Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi serentak dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Balai Penilaian Kompetensi Jakarta yang dihadiri oleh 77 peserta, sedangkan di Palembang dihadiri oleh 66 peserta.


Potensi merupakan kemampuan mendasar yang masih memiliki kemungkinan untuk dapat dikembangkan, sementara kompetensi, dalam hal ini meliputi kompetensi inti, kompetensi manajerial dan kompetensi teknis, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS di bidang tertentu, yang harus diterapkan dalam melaksanakan tugas. Kompetensi inti merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap aparatur Kementerian PUPR, yaitu Integritas, Berorientasi pada Pelayanan, Kerja sama, serta Komiten pada Organisasi. Kompetensi manajerial dilihat dari soft competence yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu, sementara kompetensi teknis diukur berdasarkan pengalaman bekerja secara teknis.

Karena itu Siti Bellafolijani mengharapkan peserta penilaian bisa mengikuti seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan potensi dan kompetensinya masing-masing. "Perlu saya sampaikan, bahwa pemetaan potensi dan kompetensi ini akan terus dilaksanakan, dimana peserta yang pernah mengikuti penilaian ini bisa diikutkan kembali dalam kegiatan penilaian lainnya dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dalam rangka pembaharuan, pemetaan, maupun pengembangan kompetensi dalam rangka karir saudara," tambah Bellafolijani.


Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Penilaian Kompetensi
KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()