|
/ Berita / Diklat Tot Penilaian Prestasi Kerja Di Balai Diklat Iv Bandung1

Diklat TOT Penilaian Prestasi Kerja di Balai Diklat IV Bandung

Selasa , 05 April 2016 2134


Pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 telah dibuka Diklat Training of Trainers (TOT) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Balai Diklat IV Bandung. Pembukaan Diklat TOT Penilaian Prestasi Kerja di buka oleh Kepala BPSDM Kementerian PUPR,  Prof. Anita Firmanti. Pembukaan diklat dihadiri oleh Kepala Kantor Regional I Wilayah Yogyakarta DR Purwanto, Kabid Pemantauan Kinerja dan Evaluasi BPSDM Lisniari Munthe, ST, M.Sc, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Diklat IV Bandung, Djajat Jatnika, SE, MM  serta para Widyaiswara. Diklat TOT Penilaian Prestasi Kerja Pegawai diikuti 41 peserta.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM mengatakan bahwa implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah. " Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang terdiri dari 4,4 juta orang merupakan penggerak birokasi pemerintah harus ikut serta dalam perubahan mendasar menuju pemerintahan yang baik dan bersih ", jelas Anita.

Untuk memberikan landasan hukum bagi manajemen pengembangan sumber daya aparatur negara dalam menuju pemerintahan yang baik dan bersih tersebut maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.  Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku dari PNS itu sendiri secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam dua unsur yaitu pertama, sasaran kinerja pegawai yang melakukan pengukuran dari segi kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Kedua, perilaku kerja yang diukur dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan.

Pada kenyataannya, penerapan PP no 46 tahun 2011  di Kementerian PUPR belum begitu menggembirakan, karena masih banyak hutang  yang harus diselesaikan. Apabila kita bandingkan untuk pencapaian reward berupa tunjangan kinerja yang dahulu sebesar 46% dan sekarang sudah naik menjadi 70%, maka tentunya kita harus lebih meningkatkan kinerja.

Hal ini seharusnya menjadi pemacu bagi kita sebagai PNS untuk membuktikan kinerja  sesuai dengan motto Kementerian PUPR : Bekerja Keras – Bergerak Cepat – Bertindak Tepat. Dengan acuan ini, maka kita harus dapat berkarya dengan semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi SDM PUPR yang siap bekerja membangun infrastruktur handal, sesuai dengan Visi Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019.

Terkait dengan pembangunan infrastrastruktur yang handal, maka harus didukung dengan SDM yang handal serta profesional, yang memiliki kompetensi serta kinerja yang baik. Salah satu tugas BPSDM adalah melaksanakan penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja serta melaksanakan peningkatan kompetensi secara teknis maupun non teknis. Penilaian kompetensi diharapkan dapat menjadi ujung tombak pemerintah dalam pengelolaan SDM PUPR secara profesional, karena setiap SDM PUPR akan dinilai kompetensinya.



Sedemikian pentingnya sebuah Penilaian Prestasi Kerja, hal tersebut dapat berpengaruh bagi pengembangan karir para ASN. Seperti yang diamanahkan  dalam Undang – Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengembangan karir PNS berupa kenaikan pangkat ataupun promosi / mutasi dilakukan berdasarkan kualifikasi , kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Selain itu, tindak lanjut dari Penilaian Prestasi Kerja PNS dapat berupa penambahan tunjangan, pengikutsertaan PNS yang bersangkutan pada diklat sesuai kebutuhannya, maupun pemberian reward ataupun punishment.

Dalam rangka pengembangan karier PNS di lingkungan Kementerian PUPR, diperlukan data hasil penilaian potensi dan kompetensi serta data hasil penilaian kinerja pegawai yang akurat agar dapat dilakukan pemetaan karier pegawai. Keakuratan data ini tergambarkan pada laporan penilaian yang dilakukan secara periodik, yaitu setiap semester. Hal ini diperlukan agar dapat dievaluasi dan dapat menghasilkan SDM yang memiliki sense of belonging terhadap Kementerian PUPR sehingga kinerjanya pun akan lebih baik karena bekerja tanpa pamrih.

Mengingat pentingnya tersedianya data hasil penilaian kinerja pegawai Kementerian PUPR yang akurat, dibutuhkan SDM yang memahami tentang penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat menjadi perpanjangan tangan BPSDM dalam melakukan pemantauan kinerja pegawai yang tersebar di berbagai unit kerja Kementerian PUPR.

BPSDM melalui Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja merasa perlu untuk melaksanakan diklat TOT Penilaian Prestasi Kinerja sebagai pembekalan bagi SDM PUPR dalam menyusun SKP, dalam rangka memberikan pemahaman bagi pegawai lain di unit kerjanya, sekaligus untuk bersama-sama dengan BPSDM melakukan pemantauan kinerja pegawai.

Kiranya isu strategis ini dapat dipenuhi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, melalui Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja beserta Balai Diklat IV yang saat ini melaksanakan Diklat TOT Penilaian Kinerja, yang melalui modul-modulnya dan kegiatan pembelajarannya diharapkan dapat membentuk SDM PUPR yang handal, profesional dan memiliki integritas.

Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat IV Bandung

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()

BERIKAN KOMENTAR


 
?>