16-May-21 |
/ Berita / Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah1

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Senin , 24 Agustus 2015 1496


Hari ini tanggal 24 Agustus 2015 telah dibuka Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembukaaan dihadiri oleh Kepala Bagian Anggaran dan Umum Pusdiklat SDA dan Konstruksi Dra. Sri Martini R, M.Si, Kepala Seksi Program dan Pelayanan Balai Diklat IV Bandung Eman Nardiman, ST, MT, para eselon IV Balai Diklat IV Bandung serta para Widyaiswara.


Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diikuti oleh 23 orang. Dalam Sambutan Kapusdiklat SDA dan Konstruksi yang diwakili Kabag Anggaran dan Umum Pusdiklat SDA dan Konstruksi mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salahsatu faktor sangat  penting dan dibutuhkan didalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kesuksesan pembangunan di negeri ini salah satunya sangatlah dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan barang dan jasa pemerintah pada masing-masing instansi/lembaga termasuk di lingkungan Kementerian PUPR. Kesuksesan tersebut sangatlah ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaku pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui diklat pengadaan barang dan jasa seperti saat ini dirasakan sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan negara yang bersih, efektif dan efisien. Disamping itu isu terkini yaitu adanya upaya pemerintah untuk menekan ketidak efisien-an pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yaitu melalui Pengadaan Barang dan Jasa melalui system elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-procurement termasuk didalamnya e-purcasing/e-catalog. Hal inilah yang mendasari terbitnya PP no 4 tahun 2015 tentang perubahan yang ke 4 atas PP 54 tahun 2010 yang isinya adalah mengenai e-procurement yang bertujuan untuk mempercepat dan mengefisien-kan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Diakhir sambutannya Kapusdiklat SDA dan Konstruksi yang diwakili Kabag Anggaran dan Umum mengatakan Bahwa Pembinaan kompetensi ASN didalam hal penguasaan kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi serta ASN saat ini adalah pelaksanaan diklat ini untuk membekali peserta diklat agar mampu melakukan proses pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien serta sebagai pembekalan peserta dalam mengikuti ujian sertifikasi yang dilaksanakan dipenghujung pelaksanaan diklat ini dan diharapkan peserta diklat akan memiliki kompetensi bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur didalam SK3-PBJ ( Standar Kompetensi Kerja Khusus  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ) dalam LKPP RI No.3 Tahun 2011 yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa.


Informasi Lebih Lanjut tentang Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()