|
/ Berita / Bpsdm Susun Standar Kompetensi Asn Pupr

BPSDM Susun Standar Kompetensi ASN PUPR

Senin , 15 April 2019 109

Ilustrasi Diskusi

Jakarta (15/4), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan fasilitasi kepada beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR menyelesaikan standar kompetensi teknis jabatan struktural dan perbendaharaan, karena legalisasi standar kompetensi teknis, yang selama ini sudah disusun dan sudah dipergunakan sebagai referensi untuk penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi, merupakan salah satu persyaratan dalam mengukur maturitas implementasi SPIP. Sekretaris BPSDM, KM Arsyad, mengemukakan hal itu pada Diskusi Draft Final Standar Kompetensi ASN Bidang Teknik PUPR dan Perbendaharaan, di Jakarta, Senin (15/4).

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja BPSDM sedang berdiskusi

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja BPSDM, Siti Bellafollijani, berpendapat "penyusunan Standar Kompetensi, diperlukan sebagai implementasi dari Sistem Merit, yang merupakan kebijakan dan Manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan".

Jabatan ASN sendiri, berdasarkan UU 5 tahun 2014, meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang semuanya ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, yakni Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis.

Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara PAN dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Suasana Diskusi Peserta

Kompetensi Teknis dalam hal ini disusun dan ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenanganya, sedangkan instansi pengguna dapat menyusun Standar Kompetensi ASN yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

Kompetensi Manajerial yang saat ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian Kompetensi di Kementerian PUPR didasarkan pada PERKA BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi PUPR, sehingga kompetensi manajerial menjadi kompetensi INTI dan Manajerial. Kompetensi Inti merupakan karakteristik kerja dan budaya pegawai Kementerian PUPR yang diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yang meliputi jabatan struktural serta Jabatan perbendaharaan untuk Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penyusunan Standar Kompetensi ini pada awalnya difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan PUPR dengan peran aktif pejabat Struktural dan Fungsional dari Unit Organisasi terkait.

Dengan terbentuknya Unit Organisasi BPSDM, kegiatan ini dilanjutkan dan difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa cq. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja dengan tetap menyertakan pejabat yang berkompeten yang mewakili Unit Organisasi, Widyaiswara terkait, serta para purna tugas terkait.

Perjalanan yang cukup Panjang berkenaan dengan finalisasi standar kompetensi ini dipengaruhi pula oleh adanya perubahan struktur organisasi yang baru saja terjadi, dan diskusi draf final ini dalam rangka menyandingkan standar kompetensi yang sudah disusun oleh unit organisasi dengan tugas fungsi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 3/2019 dan Peraturan Menteri PUPR No. 20/2019 yang menggantikan Permen PUPR No. 15/2015 dan Peraturan Menteri PUPR N0 20/2016. 

Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah mendapatkan Anugerah KASN di bidang Inovasi Penyusunan Standar Komptensi Teknis, kemudian pada tahun 2017 mendapatkan 2 kategori Anugerah KASN yaitu dalam hal implementasi Manajemen SDM berbasis Sistem Merit serta Implementasi Manajemen Talenta. Oleh karena itu, legalisasi dari Standar Kompetensi Teknis ini tentunya dalam rangka mempertahankan penghargaan yang pernah diraih dan akan melengkapi capaian Kementerian PUPR dalam hal implementasi Manajemen SDM sesuai dengan peraturan perundangan. (Datin)


Informasi Lebih Lanjut tentang Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()