|
/ Berita / Bpsdm Pupr Kembangkan Kurikulum Penyelenggaraan Pengelolaan Penyediaan Perumahan

BPSDM PUPR Kembangkan Kurikulum Penyelenggaraan Pengelolaan Penyediaan Perumahan

Sabtu , 23 Maret 2019 83

Foto bersama dengan seluruh peserta pelatihan



Bandung (23/03) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berkerjasama dengan Ditjen Penyediaan Perumahan, telah mengembangkan suatu kurikulum Diklat yang bertujuan membentuk SDM yang  kompeten dan berintegritas yang mampu menyelenggarakan pengelolaan penyediaan perumahan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku dengan teknologi dan kualitas yang baik, selain juga menerapkan inovasi teknologi agar harga rumah tapak layak huni dengan kualitas yang memenuhi standar rumah tapak layak huni, sinergis, efektif dan efisien bisa lebih terjangkau lagi untuk mewujudkan hunian yang berkeadilan.


Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Thomas Setiabudi Aden, dalam pidatonya tentang Penutupan Pelatihan Pembangunan Rumah Tapak Layak Huni 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung, Sabtu (23/3) mengemukakan pengembangan kurikulum tersebut penting, karena data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diolah dari hasil Pendataan Keluarga (BKKBN) tahun 2015 menunjukkan, masih ada sekitar 13 juta kepala keluarga (KK) di Indonesia yang belum memiliki rumah dengan status hak milik. Dari jumlah itu sebanyak 8,5 juta di antaranya masih hidup menumpang, baik dengan keluarganya sendiri maupun dengan orang lain. 


(Credit: Media Indonesia)

Sementara hasil olahan data TNP2K juga menunjukkan, bahwa masih ada sekitar 3 juta unit rumah di Indonesia yang tergolong tidak layak huni. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun yang sama juga mencatat masih ada 6,5 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah dengan luasan di bawah standar minimal kelayakan hunian. Kondisi tersebut masih  jauh dari amanah Undang-undang tentang permukiman dan perumahan yang layak, sehingga untuk mewujudkan amanah tersebut pemerintah telah melaksanakan berbagai program, baik dari sisi penyediaan maupun pembiayaan, seperti program Satu Juta Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Thomas menegaskan, permukiman harus ditata dan dikembangkan untuk mendukung permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Melalui RPJMN 2015–2019 Kementerian PUPR turut berkontribusi dalam upaya menangani kawasan permukiman, baik di perkotaan, perdesaan,  maupun kawasan khusus. 

Berdasarkan target RPJMN 2015-2019 Pemerintah Indonesia menargetkan pada akhir 2019 jumlah backlog berdasarkan konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 juta unit, backlog berdasarkan konsep kepenghunian menjadi 5 juta unit, serta rumah tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit. (Datin)


Informasi Lebih Lanjut tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()