22-Jun-21 |
/ Berita / Bpsdm Membahas Pembentukan Lsp Politeknik Pu1

BPSDM Membahas Pembentukan LSP Politeknik PU

Selasa , 11 Mei 2021 57

Semarang, 11 Mei 2021 – Pemberian sertifikasi kompetensi merupakan suatu keharusan bagi pendidikan vokasi sebagai bekal bagi lulusan serta bagi tenaga kependidikan. Menyikapi hal tersebut, Politeknik Pekerjaan Umum berencana untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi P1 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga, mahasiswa akan dibekali dengan sertifikat kompetensi mendampingi ijazah.


“Kita mengharapkan mahasiswa memiliki sertifikat keterampilan. Sehingga, mahasiswa politeknik memiliki kompetensi untuk menambah kesempatan kerja. Selain itu, dosen politeknik akan menjadi asesor maupun memperbantukan asesor – asesor yang ada dibalai – balai. Hal itu dapat menjadi perluasan wawasan,”ungkap Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, Indratmo Soekarno saat membahas pembentukan LSP Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang (11/5).


Skema sertifikasi yang diajukan oleh Politeknik Pekerjaan Umum diantaranya pelaksana lapangan pekerjaan gedung, pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung, ahli muda bidang keahlian teknik jalan, ahli muda bidang keahlian teknik jembatan, ahli muda bidang keahlian teknik sumber daya air, dan pengawan lapangan pekerjaan drainase perkotaan. Skema tersebut telah sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan mewakili 3 prodi yang dimiliki oleh Politeknik Pekerjaan Umum. 


Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto menyampaikan bahwa skema LSP perlu diperbanyak, namun perlu bekerjasama dengan balai lain serta politeknik lain untuk menghindari adanya duplikasi. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan dengan menawarkan LSP Politeknik Pekerjaan Umum menjadi TUK bagi LSP P1 Politeknik lain. 


Kegiatan finalisasi penyiapan dokumen untuk lisensi LSP Politeknik Pekerjaan Umum rencananya akan diadakan mulai bulan Juni sampai bulan Juli, dimulai dengan penyusunan pemetaan jabatan dan kemasan kompetensi, apresiasi, serta penyampaian dokumen LSP ke BNSP. 


“Menurut saya terlalu panjang (schedule waktu penyiapan dokumen). Kalau bisa diparalel, jangan seri, lebih hemat waktu. Kirim saja dulu, kalau ada salah masih bisa dikoreksi, sebelum jadi LSP. Untuk skemanya dimasukkan saja 6, tidak usah menunggu sempurna, mumpung di BNSP sedang kosong. Kita harus bisa memanfaatkan waktu, peluang tidak datang dua kali. BNSP cuma 1, tenaga asesornya cuma 125. Alangkah baiknya jika memanfaatkan peluang itu,"tambah Sugiyartanto.


KOMENTAR ()