|

F.A.Q


BPSDM dan Balai Diklat


Apa itu BPSDM Kementerian PUPR ?

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah sebuah Badan / institusi yang dipimpin eselon I yang bertugas mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian PUPR.


Apa itu Balai Diklat Kementerian PUPR ?

Balai Diklat adalah sebuah institusi dibawah BPSDM yang dipimpin eselon III dan bertugas melaksanakan kegiatan Diklat Aparatur Sipil Negaradalam rangka mendukung terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR.


Apa Tugas Balai Diklat Kementerian PUPR ?

Balai Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai Tugas Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Kegiatan apa saja yang dilaksanakan Balai Diklat Kementerian PUPR ?

Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai pelaksana berbagai kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.


Bagaimana cara mengikuti Diklat Kementerian PUPR ?

Mendaftarkan diri ke Balai Diklat penyelenggara Diklat atau melalui usulan unit pengutus dari masing-masing Instansi Kementerian PUPR.


Bagaimana cara mengetahui jadwal kegiatan Diklat yang diselenggarakan Balai Diklat Kementerian PUPR ?

Jadwal kegiatan Diklat Kementerian PUPR dapat diakses di website BPSDM dengan alamat http://bpsdm.pu.go.id dengan memilih jadwal Diklat.


Apa saja persyaratan mengikuti Diklat yang diselenggarakan Balai Diklat Kementerian PUPR ?

Persyaratan umum mengikuti Diklat adalah PNS Kementerian PUPR dan CPNS untuk diklat Prajabatan Kementerian PUPR, selanjutnya untuk diklat khusus persyaratannya mengikuti Diklat yang diambil atau dipilih.


Apakah kegiatan Diklat boleh diikuti dari luar instansi Kementerian PUPR ?

Boleh pada Diklat tertentu dan dengan kriteria tertentu. Namun Diklat Kementerian PUPR pada umumnya dikhususkan untuk para Aparatur Sipil Negara Kementerian PUPR.


Diklat apa saja yang diselenggarakan Balai Diklat Kementerian PUPR ?

Diklat yang dilaksanakan Balai Diklat Kementerian PUPR mencakup berbagai bidang di Kementerian PUPR, seperti Diklat Bidang Sumber Daya Air, Diklat Bidang Bina Marga, Diklat Bidang Cipta Karya, Diklat Bidang Perumahan, Diklat Bidang Infrastruktur Wilayah dan Bidang Teknis Manajemen serta Diklat Kepemimpinan


Saya memiliki pertanyaan tentang Diklat Kementerian PUPR yang belum terjawab. Kemana saya bisa bertanya?

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Data dan Infromasi BPSDM Kementerian PUPR, Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Gedung Heritage Lantai 2. Telp. (021) 27515842



BEASISWA


Apa itu Beasiswa Pendidikan Kementerian PUPR?

Beasiswa Pendidikan Kementerian PUPR adalah program pendidikan yang diberikan pada aparatur negara Kementerian PUPR dan dikelola oleh Bagian Program dan Kerjasama BPSDM Kementerian PUPR sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dengan jenjang tertentu.
 
Bagaimana mekanisme pendaftaran program beasiswa Kementerian PUPR?

a.    Pendaftar mengisi formulir pendaftaran beasiswa yang telah disediakan dan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk selanjutnya dikirimkan ke panitia program beasiswa;

b.    Setiap pendaftar memilih maksimal 2 (dua) pilihan program studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan bidang kajian pada unit kerja masing-masing dan tidak dapat diubah setelah berkas dikirimkan ke panitia;

c.    Setiap pendaftar hanya diperbolehkan untuk mengirim 1 (satu) berkas persyataan lengkap ke panitia program beasiswa dan panitia tidak akan memproses berkas susulan maupun berkas yang dikirimkan tidak lengkap ;

d.    Adapun Berkas Pendaftaran/Dokumen Pendukung yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut (masing-masing 1 dokumen):

1.    Formulir Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Kedinasan dan Vokasi T.A. 2016;

2.    Surat usulan dari Pejabat Eselon II yang disahkan oleh Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Satminkal Kementerian PUPR bagi PNS Kementerian PU dan Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS Daerah ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR;

3.    Fotocopy Ijazah dan Transkrip;

4.    Fotocopy DP3 Tahun 2014;

5.    Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

6.    Formulir Surat Pernyataan (Khusus Bagi PNS Daerah sesuai format terlampir)

7.    Formulir Surat Pernyataan tidak sedang terikat dan/atau mengikuti seleksi beasiswa dari instansi lain (terlampir);

8.    Formulir Surat Persetujuan Atasan (terlampir);

9.    Formulir Surat Kesediaan Ikut Pendidikan (terlampir);

10.    Fotocopy sertifikat skor TOEFL institusional yang masih berlaku (bagi pelamar pascasarjana/S2 dan yang sudah memiliki);

11.    Fotocopy sertifikat hasil Tes Potensi Akademik (TPA) OTO-BAPPENAS yang masih berlaku (bagi pelamar pascasarjana/S2 dan yang sudah memiliki).
 
Seluruh Berkas Pendaftaran disusun rapi dalam map snelhecter secara berurutan dengan ketentuan warna merah untuk pendaftar S2, kuning untuk pendaftar D-IV/S1, dan biru untuk pendaftar D-III kemudian dimasukkan dalam amplop coklat dan ditempelkan identitas sesuai format terlampir selanjutnya dikirimkan via Pos/Agen Pengiriman Resmi ke alamat :

Panitia Seleksi Program Beasiswa Pendidikan Kedinasan dan Vokasi Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gd. Heritage Lt. 2Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Nomor Telepon/Faksimili (021) 27515704


Apa saja persyaratan mengikuti beasiswa Kementerian PUPR?

1.    Persyaratan Umum

a.    Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PUPR baik yang ditempatkan di Pusat ataupun Daerah dan PNS Daerah Khusus Bidang PUPR baik yang ditempatkan di Dinas PUPR ataupun yang diperbantukan di lingkungan Kementerian PUPR dengan masa kerja minimum 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat PNS;

b.    Diusulkan oleh pimpinan unit Eselon II (Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Daerah) yaitu untuk lingkungan Kementerian PUPR terdiri dari Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Biro/Kepala Pusat dari lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

c.    Menangani bidang tugas yang memiliki kesesuaian dengan program studi yang diambil;

d.    Tidak dalam keadaan sedang diproses dan atau menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

e.    Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

f.    Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir rata-rata bernilai

“Baik”, tidak boleh ada unsur kurang dan unsur kesetiaan harus “Amat Baik”;

g.    Status Pelamar tidak sedang terikat dan/atau mengikuti seleksi beasiswa dari instansi lain.
 
2.    Persyaratan Khusus

a.    Sesuai SE MENPAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013, batas usia setinggi-tingginya :

•    Program Diploma III (D3), Diploma IV (D4) dan Sarjana (S1) berusia maksimal 25 tahun, program Pascasarjana (S2) berusia maksimal 37 tahun dan bagi pemangku jabatan fungsional yang berminat pada program Pascasarjana (S2) berusia maksimal 45 tahun dengan menyertakan surat keterangan jabatan fungsional;
•    Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), program Diploma III (D3), Diploma IV (D4) dan Sarjana (S1) berusia maksimal 37 tahun, program Pascasarjana (S2) berusia maksimal 42 tahun.

b.    Golongan untuk pelamar jenjang Pascasarjana (S2) minimum III/a, untuk jenjang Diploma IV (D4)/Sarjana (S1) minimum II/c, untuk jenjang Diploma III (D3) minimum II/a;
c.    Indeks Prestasi Kumulatif bagi pelamar jenjang Diploma 4 (D4)/Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) minimal 2,75 serta berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi dengan melampirkan bukti akreditasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau bisa dilihat di www.ban-pt.kemdikbud.go.id ;

d.    Khusus untuk pelamar S2 dapat melampirkan skor TOEFL institusional yang masih berlaku minimal 475 bagi yang sudah memiliki;

e.    Khusus untuk pelamar S2 dapat melampirkan skor TPA OTO Bappenas yang masih berlaku minimal 475 bagi yang sudah memiliki;

f.    Diutamakan dengan latar belakang pendidikan bidang keteknikan bidang kecuali untuk Program Studi Magister Studi Pembangunan (MSP) ITB, Magister Akuntansi (MAKSI) UNPAD, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota (MPWK) UNDIP, dan Magister Manajemen Aset Infrastruktur (MMAI) ITS.

g.    Khusus pelamar dari PNS Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan melampirkan surat pernyataan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat yang menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan diterima sebagai karyasiswa Kementerian PUPR akan tetap bekerja di bidang PUPR dan tidak akan dimutasi ke instansi lain (format terlampir).
 
Saya memiliki pertanyaan tentang Beasiswa Kementerian PUPR yang belum terjawab. Kemana saya bisa bertanya?

Panitia Seleksi Program Beasiswa Pendidikan Kedinasan dan Vokasi Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gd. Heritage Lt. 2Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Nomor Telepon/Faksimili (021) 27515704



SASARAN KINERJA PEGAWAI


Apakah yang dimaksud dengan Penilaian Prestasi Kerja ?

Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.


Apakah yang dimaksud dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai)?

SKP yaitu rencana kerja seorang PNS yang berisi target yang akan dicapai dalam 1 tahun yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsungnya.


Apakah yang dimaksud dengan Penilaian SKP?

Penilaian SKP adalah proses penilaian terhadap realisasi dan rencana kerja/target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang diukur berdasarkan unsur kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.


Apakah yang dimaksud dengan Perilaku kerja?

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan seorang PNS dalam bekerja yang meliputi penilaian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.
 
Siapakah yang wajib menyusun SKP?

SKP wajib disusun oleh seluruh PNS Republik Indonesia


Bagaimanakah cara menyusun SKP?

SKP disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Tugas dan Fungsi unit kerja dimana PNS tersebut berada.


Kapankah waktu penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja?


a.    Januari (awal tahun) untuk penyusunan

b.    Desember (akhir tahun) untuk penilaian prestasi kerja (SKP dan perilaku kerja)


Terkait no. 6, bagaimanakah atasan mengawal pencapaian target SKP?

a.    Dengan melakukan penilaian di pertengahan tahun (Semesteran).

b.    Membagi target SKP menjadi beberapa semester (Semester I dan II)

c.    Menilai pencapaian per semester tersebut

d.    Hasil penilaian semesteran ini menjadi bahan penilaian di akhir tahun


Bagaimana atasan mengisikan penilaian SKP bawahannya?

a.    Dengan mengisikan hasil pencapaian kerja bawahan

b.    Meminta bukti-bukti/dokumen hasil pekerjaan

c.    Memberi nilai pencapaian


Apa manfaat dari SKP?


-    Bagi PNS yang bersangkutan:

a.    Sebagai dasar PNS tersebut untuk dapat mengatur waktunya dalam bekerja selama 1 tahun (apa yg dikerjakannya leboh jelas dan terukur)

b.    Sebagai sarana untuk menunjukkan prestasi dirinya


-    Bagi Pejabat Penilai (Atasan langung):

a.    Sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap bawahannya

b.    Sebagai alat kontrol untuk melihat sejauh mana progres suatu kegiatan sudah dikerjakan
 

-    Bagi Organisasi

a.    Sebagai salah satu indikator kinerja organisasi

b.    Sebagai salah satu alat bagi organisasi untuk menilai kinerja individunya


Bagaimana cara mengisi SKP?


SKP diisi sesuai rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam setahun, yang disusun dan disepakati bersama yang didistribusikan dari atasan ke bawahan.


Mengapa harus mengisi SKP?

SKP harus diisi karena :

a.    Karena wajib

b.    Merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat

c.    Hasil Penilaian SKP akan menjadi dasar perhitungan tunjangan kinerja PNS

d.    Hasil Penilaian SKP akan menjadi dasar evaluasi untuk kebijakan dan pengembangan pegawai di Kementerian PUPR


Saya memiliki pertanyaan tentang SKP Kementerian PUPR yang belum terjawab. Kemana saya bisa bertanya?

Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja. Jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110. Telp/Fax : 021-27515847




JABATAN FUNGSIONAL


Apa itu jabatan fungsional?

Jabatan Fungsional Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)


Apa itu jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)?


Jabatan fungsional bidang PUPR adalah jabatan fungsional tertentu yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari :
a.    Teknik Pengairan
b.    Teknik Jalan dan Jembatan
c.    Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
d.    Teknik Penyehatan Lingkungan
e.    Pembina Jasa Konstruksi


Bagaimana cara pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional?


PNS dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui:
a.    Pengangkatan pertama yakni pengangkatan yang dilakukan melalui pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional;
b.    Perpindahan dari jabatan lain yakni pengangkatan PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lain;
c.    Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.


Bagaimana Prosedur pengangkatan jabatan fungsional bidang PUPR?

a.     Pengusulan

Sekretaris Unit Organisasi/Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan usulan calon pejabat fungsional kepada Pusdiklat      Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

b.     Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

Calon Pejabat Fungsional mengikuti Diklat Pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan Bidang Penugasan Jabatan       Fungsionalnya dan memperoleh Surat Tanda Tamat Diklat (STTPL)

c.     Penilaian Angka Kredit

Calon Pejabat Fungsional mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada Tim Sekretariat Tim Penilai untuk       dinilai dan diterbitkan surat Penetapan Angka Kredit (PAK)

d.    Pengangkatan
Penerbitan Surat Keputusan sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri PUPR/Gubernur/Bupati/Walikota)


Apa itu angka kredit ?

Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dana tau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh jabatan fungsional tertentu dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat /jabatan.


Bagaimanakah prosedur penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat jabatan fungsional bidang PUPR ?

a.    Pengajuan
Pejabat Fungsional mengajukan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai/Pembina Teknis Jabatan Fungsional
b.    Verifikasi
Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian DUPAK; jika tidak lengkap dapat dikembalikan kepada pejabat fungsional ybs melalui unit kerja yang bersangkutan
c.    Penilaian Angka Kredit
Sidang Penilaian angka kredit untuk proses penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK)
d.    Kenaikan Pangkat/Jabatan
Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri PUPR/Gubernur/Bupati/Walikota)

Bagaimana cara untuk dapat mengikuti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional bidang PUPR?

a.    Pengusulan
Sekretaris Unit Organisasi/Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan usulan calon pejabat fungsional kepada Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
b.    Verifikasi
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional melakukan verifikasi kesesuaian usulan dengan persyaratan dan menyampaikan usulan yang memenuhi ke Balai Diklat Penyelenggara
c.    Pemanggilan dan Penyelenggaraan
Balai Diklat Penyelenggara melakukan pemanggilan peserta dan menyelenggarakan diklat pembentukan jabatan fungsional bidang PUPR

Bagaimana susunan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)?

a.    Surat Usulan dari Unit Kerja
b.    Cover Depan Dupak yang terdiri dari : Nama, NIP, Pangkat, Jabatan, Unit Kerja, Periode Penilaian
c.    DUPAK yang disusun oleh Calon pejabat Fungsional/Pejabat Fungsional dan ditandatangi oleh atasan Calon/Pejabat Fungsional (minimal Eselon III)
d.    Surat pernyataan Melakukan Kegiatan yang ditandatangi atasan Calon/pejabat Fungsional (minimal Eselon III)
e.    Curriculum Vitae (CV)
f.    Salinan SK Pangkat Golongan terakhir
g.    Salinan SK jabatan (bila ada)
h.    Salinan DP3 satu tahun terakhir
i.    Salinan SK jafung terakhir
j.    Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
k.    Salinan Kartu pegawai / Karpeg (bila ada)
l.    Bukti Fisik

Apa yang dimaksud dengan bukti fisik?

Bukti fisik adalah bukti yang menunjukkan calon/pejabat fungsional benar-benar mengerjakan pekerjaan atas angka kredit yang diajukan, antara lain:
a.    Salinan Ijazah terakhir
b.    Salinan STTPL semua diklat sesuai jabatan fungsionalnya
c.    Salinan surat tugas sesui bidangnya
d.    Salinan laporan/naskah/data/gambar
e.    Salinan sertifikat seminar/lokakarya/symposium
f.    Salinan sertifikat pelatihan sebagai peserta/moderator/narasumber/pemrasaran
g.    Karya tulis/karya ilmiah sesuai bidang jabatan fungsionalnya dalam bentuk buku/makalah
h.    Salinan piagam penghargaan
i.    Bukti lainnya sesuai satuan hasil seperti yang dipersyaratkan


Saya memiliki pertanyaan tentang Jabatan Fungsional Kementerian PUPR yang belum terjawab. Kemana saya bisa bertanya?

Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional. Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan. 12310. Telp/Fax : 021-021-7511875