|

Pembukaan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan dan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

Senin , 17 Juli 2017 185

Pembukaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Dasar


Bandung (17/07) - Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung telah membuka 2 Diklat yaitu Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan dan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (17/07). Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan ini dibuka oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung R. Belanto Hadiwido,ST.,M.Si. Sedangkan Pembukaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dibuka oleh Kabid. Teknik Fungsional dan Kontruksi Amir Hamzah,ST.,MT. Untuk Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan diikuti oleh 33 peserta, sedangkan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar diikuti oleh 17 peserta.

Dalam sambutannya, Kepala Badiklat PUPR Wilayah IV Bandung menyampaikankan, "Keuangan Negara, termasuk didalamnya adalah Anggaran Keuangan Kementerian PUPR, merupakan hal sentral penggerak kehidupan bernegara, karena darinyalah bersumber segala pembiayaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi negara dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya Kementerian PUPR, anggaran keuangan negara adalah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR, karena keuangan negara berperan sangat vital maka segala kerugian keuangan negara harus dieleminasi atau diminimalisir".

Dan elimninasi atau minimalisir risiko terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah melalui suatu Pengelolaan Keuangan Negara yang baik, cermat, efektif, dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai contoh bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara dengan Besarnya Kerugian Keuangan Negara, adalah data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil pemeriksaan semester I tahun 2016 yang menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1,92 triliun (katadata.co.id 2017). Selain itu, BPK juga menemukan pula potensi kerugian negara senilai Rp 1,67 triliun dari ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara tahun 2016 yang lalu. (katadata.co.id). Perinciannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut apabila diberi pembobotan adalah 49 % karena kelemahan Sistem Pengendalian dan 51% berasal dari permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan terkait keuangan negara.

Kiranya permasalahan ketidakpatuhan terhadap undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara tersebut salah satu penyebabnya adalah dari Kompetensi atau Kemampuan SDM ASN Pengelola Keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2004 didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (termasuk didalamnya penatausahaan, termasuk pelaksanaan aplikasi sistem pelaporan keuangan), pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan memiliki tugas yang sangat penting dan vital, dimana seseorang Pengelola Keuangan diharapkan dapat menerjemahkan Rumusan Pelaksanaan Kegiatan suatu organisasi yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Kerangka Acuan Kegiatan dan RAB, kedalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan dimulai dari Mekanisme Pencairan Dana, Verifikasi Pertanggungjawaban, Rencana Penarikan Dana, Perpajakan, Pengoperasian Aplikasi Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Dana Kontraktual dan Dana Supplier, Pembukuan atau Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan, Penatausahaan Barang Persediaan dan Barang Milik Negara, pengelolaan catatan Laporan Keuangan lainnya.

Kiranya salah satu faktor penting yang berperan di dalam pencapaian Pelaksanaan Keuangan Negara yang Realistis, Efisien, Efektif, dan Akuntabel tersebut adalah peran SDM Pengelola Keuangan Negara yang profesional dan berintegritas.

Sehingga, kualitas SDM ASN bidang Pengelola Keuangan sangatlah memegang peran penting terlebih lagi saat di dalam Era reformasi birokrasi dan ASN yang menghendaki profesionalitas aparatur. Kata kuncinya yaitu Profesionalitas dan Integritas  moralitas SDM ASN.

Sedangkan Kabid. Teknik Fungsional dan Kontruksi dalam sambutannya mengatakan, "Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu faktor sangat penting dan dibutuhkan di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kesuksesan pembangunan di negeri ini, salah satunya, sangatlah dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada masing-masing instansi / lembaga baik pusat maupun pemerintah provinsi, kota dan kabupaten termasuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum& Perumahan Rakyat. Kesuksesan tersebut sangatlah ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai ‘pelaku’ pelaksanaan pengadaan barang/jasa". Kualitas SDM tersebut ataupun profesionalitas SDM tersebut ditandai dengan terpenuhinya kompetensi dan integritas SDM di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang bekerja secara efektif dan efisiens serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa faktor yang berperan penting terhadap keberhasilan ataupun kegagalan serta ketidak-efektif-an dan ketidak-efisien-an pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa adalah Faktor SDM pelaksananya, dimana kegagalan tersebut akan berakibat terdapatnya pemborosan serta kerugian keuangan negara sebagaimana terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1-2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. Disebutkan bahwa hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), nilai temuan penyimpangan semester 1-2014 mencapai Rp 30,88 triliun. Modus yang kerap dipakai dan menyebabkan kerugian negara paling besar pada semester 1-2014 adalah penggelembungan nilai pengadaan barang dan jasa, yang mencapai Rp 527 miliar. Modus-modus ini umumnya dipakai dalam proyek-proyek pembangunan gedung-gedung pemerintah, jaringan jalan, dan pemeliharaan infrastruktur. Sedangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS), BPK menemukan fakta bahwa (di tataran pemerintah pusat, khususnya pada permasalahan utama penyimpangan administrasi pada kementerian dan lembaga,) terdapat item mengenai pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah 68 kasus pada 35 entitas. Adapun empat sub itemnya meliputi metode pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan, tidak seluruh proses lelang dilaksanakan, indikasi persekongkolan antara peserta lelang pengadaan serta panitia pengadaan kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Kiranya kasus seperti ini dapat ditekan atau diminimalisir seandainya terdapat SDM yang kompeten dalam keahlian pengadaan barang dan jasa, yang memiliki profesionalitas dan memiliki intergritas moralitas yang baik. Sehingga kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pengadaan barang dan jasa seperti saat ini, dirasakan akan sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan negara yang bersih, efektif dan efisien. (Balai IV)

Pembukaan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan


Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat IV Bandung

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()


 
Jumat , 01 Nopember 2013 0 1216
Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan hal yang strategis untuk meningkatkan kemampuan dan merupakan

Selengkapnya...
Jumat , 01 Nopember 2013 0 1249
Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Terapan TRUSTCO menyelenggarakan acara "Diklat Budaya Kerja PU". Acara ini diselenggarakan di Hotel Aston, Cirebon pada hari

Selengkapnya...
Senin , 18 Nopember 2013 0 1281
Pada 18 s.d 27 Nopember 2013, balai IV Surabaya mengadakan diklat O & P Irigasi Tk. Pengamat yang diikuti oleh 60 Peserta (PNS daerah). Dan dibimbing oleh Widyaiswara Kementerian PU dan Dinas PU

Selengkapnya...
Jumat , 01 Nopember 2013 0 1040
Yogyakarta, 17 September 2012, bertempat di Aula Serbaguna (Aula Pandu) Balai Diklat PU Wilayah III Yogyakarta, pada pukul 09:00 WIB, mewakili Kepala Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Teknik dan

Selengkapnya...
Jumat , 01 Nopember 2013 0 1056
Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan permukiman menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan secara nasional. Manusia sebagai subjeknya diarahkan agar

Selengkapnya...
Senin , 04 Nopember 2013 0 1341
Jayapura, 7-12 Oktober 2013Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan kondisi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan sebelum tercapai umur efektifnya,

Selengkapnya...
Senin , 04 Nopember 2013 0 1689
Bandung - Salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang perbendaharaan administrasi keuangan adalah dengan melalui Diklat Fungsional Administrasi Keuangan. Sesuai dengan tugas pokoknya, Balai

Selengkapnya...
Senin , 04 Nopember 2013 0 1122
Bandung - Widyaiswara merupakan salah satu komponen utama dalam terselenggaranya diklat. Saat ini, jumlah Widyaiswara di Kementerian Pekerjaan Umum semakin menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan

Selengkapnya...