|

Pemetaan Potensi dan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Minggu , 11 Febuari 2018 140

Peserta Pemetaan Potensi dan Kompetensi sedang melaksanakan pengisian daftar riwayat hidup

Jakarta (07/02) - Badan Pengembangan Sumber Daya melalui Balai Penilaian Kompetensi, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja kembali melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang bertempat di Balai Penilaian Penilaian Kompetensi, Jakarta. Pelaksanaan ini berdasarkan usulan permohonan asesmen dari Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan. Banyaknya peserta yang diusulkan berjumlah 66 peserta, baik pejabat pengawas, jabatan fungsional tertentu, dan juga jabatan fungional umum.

Pelaksanaan pemetaan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tanggal 5-7 Februari 2018. Pada hari pertama dilaksanakan Pembukaan kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Ir. Chitra Mardi Rahayuningsih, MM dan didampingi oleh Kepala Balai Penilaian Kompetensi, Lina Anggraini, S.Psi., MM, serta perwakilan Psikolog, Ibu Lia.

Sambutan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Dalam sambutaannya, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang cepatnya pergeseran jabatan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. "Tempat kita kan pindahnya keras-keras sekali. Setelah saya berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala. Kita harus berbicara dengan pejabat Eselon I, jangan teman-teman sering pindah terlalu cepat. Kita tidak pernah mempunyai orang dengan jabatan 7 (tujuh) tahun untuk minimal jabatan tersebut, Eselon II harus minimal 5 (lima) tahun. Karena sesuai peraturan yang berlaku untuk menduduki suatu jabatan yang baru, yang bersangkutan harus menduduki jabatan yang sejenis. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus di tata kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, paling tidak rumpun dan sub rumpun".