|

Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Tahun 2018 di Balai Diklat PUPR Wil. IV Bandung

Senin , 12 Febuari 2018 134

Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional memberikan sambutan

Bandung (12/02) - Dalam Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, disebutkan bahwa dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural Eselon III (Pejabat Administrator) memainkan peranan yang menentukan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program-program serta memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan program-program tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kemampuan yang tinggi untuk menjadi pemimpin yang taktis dalam memimpin pejabat struktural dan fungsional di bawahnya termasuk stakeholder lainnya agar tujuan dan sasaran dari program-program yang telah disusun dan ditetapkan dapat tercapai.


Laporan kegiatan dari Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung


Selanjutnya dalam Peraturan Kepala LAN No.  20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, disebutkan bahwa pejabat struktural Eselon IV (Pejabat Pengawas) memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntut para pejabat pengawas memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilitasi bawahan dan stakeholder-nya dalam melaksanakan  kegiatan yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kompetensi tersebut, perlu diselenggarakan Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV, yang menuntut peserta untuk dapat menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional - Ir. Nicodemus Daud, M.Si menjelaskan, "Seiring dengan masuknya Indonesia dalam beberapa komunitas ekonomi regional dan global, maka dinamika manajemen publik di Indonesia perlu terus dilakukan penguatan dan penyempurnaan. Dalam menangani tata kelola pemerintahan di era milenium ini, pemerintah dalam hal ini ASN perlu terus mengembangkan metode yang 'lebih akuntabel, lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah', dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya". Tuntutan pekerjaan yang 'serba lebih' tersebut, perlu dilakukan melalui terobosan-terobosan baru yang hanya dapat diciptakan oleh SDM ASN yang memegang teguh nilai-nilai spiritual, moral, budaya organisasi, etika profesi, dan kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat NKRI sudah semestinya ASN perlu mendudukkan diri secara proporsional. 

"Sudah saatnya kita menggeser paradigma lama dari birokrasi yang prosedural menjadi mission oriented dan inovatif, dari paternal menjadi melayani, dari bounded rationality menjadi out of the box thinking, dan dari membenarkan kebiasaan menjadi membiasakan yang benar," tambah Nico.

"Tentunya banyak sekali program-program yang masih harus kita tingkatkan terkait dengan hal ini, mulai dari regulasi dan deregulasi, penguatan kapasitas organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyederhanaan proses bisnis, penguatan dan peningkatan penggunaan e-government, peningkatan profesionalisme ASN, penguatan fungsi pengawasan, menjamin akuntabilitas dan manajemen kinerja, inovasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan masih banyak lagi. Program-program perbaikan tersebut akan dapat dicapai secara cepat jika kita dapat mencetak kader-kader kepemimpinan yang profesional dan berintegritas tinggi, terutama pada jajaran pimpinan tinggi instansi", ungkap Nico.