|

Pelatihan Penyegaran Bendahara Pengeluaran Guna menuju Prinsip Good Governance

Rabu , 23 Mei 2018 66

Sambutan Kepala Balai Diklat PUPR Wil. VII Banjarmasin


Banjarmasin (23/05) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional menyelenggarakan Pelatihan Penyegaran Bendahara Pengeluaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin yang secara resmi dibuka pada tanggal 23 Mei 2018 oleh Suadi selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin. Pelatihan ini dihadiri para tamu undangan dari Unit Kerja di wilayah Kalimantan Selatan, antara lain; Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Balai Rawa Puslitbang SDA Badan Penelitian dan Pengembangan, Balai Jasa Konstruksi Wilayah V, dan SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Selatan.


Foto seusai penyematan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara yang baik antara lain harus menganut prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dituntut sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan (perbendaharaan).


Foto bersama peserta pelatihan

Pengelolaan Keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintahan, pemerintah harus menjalankan segala kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan negara haruslah baik dan bersih agar kepercayaan masyarakat tidak memudar. Masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus diperhatikan karena adanya tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menciptakan serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Tantangan tersebut muncul karena masih banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah yang belum dapat diselesaikan. Adapun materi pokok yang akan dibahas di dalam Pelatihan ini seperti, Pengujian dan Pembayaran Tagihan, Etika dan Pencegahan Korupsi, Pengelolaan Uang Persediaan, Perpajakan Bendahara Pengeluaran, Pembukuan dan Pelaporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sampai dengan Ujian Sertifikasi dan Evaluasi Tatap Muka.

Pelatihan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari yakni sampai tanggal 25 Mei 2018. Dalam sambutannya Suadi menyampaikan, "Untuk menjadikan pemerintahan yang baik pengelolaan sumber daya publik khususnya pengelolaan keuangan harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun dampak dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah akan mempengaruhi pendapat dan opini BPK atas hasil audit laporan keuangan”. (Balai Banjarmasin)



Informasi Lebih Lanjut tentang Balai Diklat VII Banjarmasin

KLIK DISINI ...


KOMENTAR ()