|

Pelayanan Prima

Jumat , 02 Juni 2017 0 360

“… mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.”

Sebagaimana arahan presiden yang tertuang dalam kutipan nawacita poin 2 diatas jelas menerangkan di era keterbukaan publik, pemerintah sebagai pelayan publik harus turut andil dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi – institusi Pemerintah.

Seperti yang diamanahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengara pelayanan publik.



Adapun Bentuk – Bentuk dari Pelayanan Publik :

1. Barang

yaitu pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/ BUMD, maupun swasta yang ketersediannya menjadi misi negarayang ditetapkan dalam peraturan perUndang-undangan

Contoh : Penyediaan infrastruktur nasional oleh Kementerian PUPR, Penyediaan air bersih oleh PDAM

2. Jasa

Yaitu penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah, BUMN/ BUMD, maupun swasta yang ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-undangan

Contoh : Pelayanan transportasi oleh KAI, Pelayanan bimbingan teknis penataan ruang oleh Kementerian PUPR, Pelayanan pendidikan bagi SDM PUPR

3. Administrasi

Yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, serta harta benda warga Negara.

Contoh : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Rekomendasi teknis uji konstruksi bangunan

Selain itu, ada tiga fungsi pelayanan umum (publik) yang dilakukan pemerintah yaitu environmental service, development service dan protective service. Pelayanan oleh pemerintah juga dibedakan berdasarkan siapa yang menikmati atau menerima dampak layanan baik individu maupun kelompok. Konsep barang layanan pada dasarnya terdiri dari barang layanan privat (private goods) dan barang layanan kolektif (public goods).

Dalam penyelenggraan pelayanan publik, pemerintah sebagai pelayanan publik tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik atau Pelayanan Prima. Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi.


Pelayanan Prima

Pelayanan prima atau ”excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR yang memiliki tugas mengembangkan sumber daya manusia insan PUPR turut memberikan pelayanan prima.


Adapun beberapa Pelayanan Prima di unit organisasi BPSDM diantaranya :

1. Penyelengaraan pelatihan teknis, manajemen dan fungsional

Salah satu pelaksanaan dalam mengembangkan SDM PUPR adalah dengan penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi seluruh ASN Kementerian PUPR maupun Pemda, baik berupa pelatihan teknis, manajemen maupun fungsional. Penyenggaraan pelatihan ini diselenggarakan oleh 4 Pusat dan 13Balai Pendidikan dan Pelatihan yang tersebar di wilayah Indonesia.

Bentuk pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pelatihan, yakni :

  • Pendidikan dan pelatihan bidang teknis, manajeman dan fungsional
  • Akomodasi dan konsumsi
  • Sarana ruang kelas belajar
  • Sarana olahraga
  • Sarana kesehatan (Poliklinik)
  • Sarana perpustakaan



2. Assessment Center

Assessment Center Kementerian PUPR dibentuk untuk melakukan penilaian kompetensi aparatur secara netral dan valid. Dengan adanya Assessment Center, maka pegawai akan bisa merencanakan jenjang karirnya serta kualifikasi apa yang dibutuhkan dalam upaya mencapai karir yang diinginkan.

Pelayanan Assessment Center ini dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja dan Balai Penilaian Kompetensi, BPSDM.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Assessment Center, diantaranya :

  • Penilaian kompetensi pegawai Kementerian PUPR
  • Tes assessment untuk perekrutan jabatan tinggi dan jabatan administrasi
  • Pembinaan dan pengembangan assessor